Fitnah Majalah Tempo Tentang Safari Dakwah PKS dan Jawabannya
Sebenarnya malas membahas masalah
tentang proposal Safari Dakwah PKS ini, karena rasanya media televisi
masih trauma untuk mem-blowup jika tak terbukti dan justru menjadi
blunder lagi.
Tapi lain hal dengan media TEMPO yang katanya sudah
mau bangkrut. Mereka terang-terangan menyatakan bahwa dana Safari Dakwah
PKS merupakan korupsi tanpa alasan yang jelas,
ababil. Belum lagi si TEMPO terang-terangan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan PKS.
Emang loe siape?
TEMPO
pada edisi 11-17 Maret 2014 membuat judul berita “Hikayat Proposal Dari
Tangan Tuhan” yang memojokkan Safari Dakwah PKS dan menggambarkan PKS
korupsi di mana-mana.
Kita mulai deh penjelasan terkait dana Safari Dakwah PKS yang katanya masuk APBD Sumbar.
Yang
harus dipahami pertama, PKS adalah partai yang besar dengan target yang
besar tak mungkin lakukan kecerobohan dana untuk Safari Dakwah PKS.
Jika dana Safari Dakwah PKS dimasukkan melalui proposal kiriman yang
beralamat di TB Simatupang, maka ini adalah tindakan bodoh dari partai
sebesar PKS.
Dana Safari Dakwah PKS yang masuk sebesar 1,9 Miliar.
Dana yang tidak sedikit tapi kok justru bisa masuk lewat Banggar ya?
Apa yang di Banggar juga kecipratan? Atau justru itu titipan Gubernur
Sumbar yang juga kader PKS? Sehingga dana bisa nyalip tanpa disadari.
Gubernur
Sumbar sudah menyatakan bahwa dia tak tahu-menahu mengenai proposal
Safari Dakwah PKS yang bisa masuk APBD Sumbar. Dan rupanya ada yang
mengaku. Yang mengaku adalah Kepala Binsos Provinsi – yang kemudian
telah dibebastugaskan hari ini – bahwa dia yang memasukkan proposal
Safari Dakwah PKS.
Pengakuan dia atas kesalahannya diperjelas di
hadapan Inspektorat Provinsi bahwa dialah telah memasukkan proposal
Safari Dakwah PKS. Sikap kenegarawanan dari Gubernur Sumbar pun sudah
terlihat dengan meminta maaf di media bahwa ini keteledoran pegawainya
memasukkan proposal tersebut.
Kepala Bansos mengatakan bahwa dia
memasukkan proposal itu tanpa konsultasi dengan Gubernur terlebih
dahulu. Dia juga tidak tahu proposal tersebut dari siapa. Saat ini
Kepala Bansos tersebut sudah dikenakan sanksi dan telah dibebastugaskan.
Yang
lebih aneh lagi Ketua DPW PKS Sumbar Trianda Farhan – yang juga anggota
DPRD Provinsi Sumbar – juga tidak tahu mengenai proposal dana Safari
Dakwah PKS masuk APBD Sumbar. Trianda juga sudah menegaskan untuk
menghapus anggaran tersebut setelah tahu masuk ke dalam APBD Sumbar,
karena memang tidak pernah memasukkan proposal tersebut.
Fraksi
PKS juga menegaskan agar hal ini diusut tuntas dengan membentuk PANSUS
agar semakin jelas dari mana datangnya proposal ini. Tapi Fraksi lain
minta gunakan hak angket. PKS dan Irwan Prayitno nyatakan siap agar
dibongkar sekalian siapa di balik proposal ini.
Kesiapan PKS dan
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno karena memang tidak pernah mengajukan
proposal ini untuk dimasukkan ke dalam APBD Sumbar. Lalu siapa di balik
semua ini??
Harus diperjelas terlebih dahulu bahwa dana 1,9 miliar
lebih ini belum digunakan sama sekali. Jadi belum ada indikasi korupsi.
Dana tersebut belum digunakan karena masih dalam bentuk rencana
anggaran. Ini banyak tidak dijelaskan oleh media. Jelas maksudnya agar
PKS terkesan korupsi.
Perusakan citra PKS dan Irwan Prayitno,
Gubernur Sumbar dari PKS yang dikenal masyarakat dengan kinerja dan
prestasinya, mengambil momen kriminalisasi LHI yang masih menuai
pertanyaan besar atas kebenarannya. Selain dimanfaatkan media, momen ini
juga dimanfaatkan pihak-pihak yang tak sabar maju di Pilkada Gubernur
Sumbar selanjutnya. Mereka sadar menjatuhkan Irwan Prayitno tidaklah
mudah karena beliau telah banyak membuktikan hasil kerja Sumbar menjadi
lebih baik, dan ini momen yang tepat menurut mereka.
Jika
orang-orang Sumbar jeli, pasti tahu mana yang mau curi start dengan
memanfaatkan momen ini untuk melanggeng ke kursi Gubernur. Yang masih
terus diburu adalah siapakah pengirim proposal tersebut. PKS Sumbar dan
Irwan Prayitno siap jika DPRD menggunakan hak angket agar semakin jelas.
Demikian
penjelasan terkait proposal dana Safari Dakwah PKS yang masuk APBD
Sumbar. Jika ada yang mengatakan bahwa telah dikorupsi, itu tidak benar.
Dana yang dialokasikan untuk Safari Dakwah PKS tersebut belum digunakan
sama sekali dan telah dihapus setelah diketahui ada penyimpangan.
Kita tunggu episode selanjutnya tentang hal ini.
Bersama : dakwatuna.com