Seperti penggalan kalimat ucapan Anas, “Sadis”.
Setelah reformasi
dan demokrasi, negeri seolah-olah tak punya arah. Seperti pemerintahan
yang tak punya pemimpin yang punya ketegasan. Benar-benar “sadis”.
Setelah penyerangan
Mapolres Baturaja, OKU, Sumatera Selatan (7/3/2013), penembakan napi di
Sleman Yogyakarata (23/3/2013), penyerangan Polsek di Kecamatan Barumun
Tengah, Padang Lawas, Sumatera Utara, dan penyerangan Mapolres Langkat,
Sumatera Utara (22/1/2013) lalu, kali ini menimpa Kapolsek Dolok
Pardamean, Simalungun, Sumatera Utara AKP Andar Siahaan tewas setelah
dianiaya sejumlah warga di Dusun Rajanihuta Nagari Buttu Bayu Paneraja
Kecamatan Dolok Perdamean Kabupaten Simalungun, Rabu (27/3/2013).
Dari informasi beredar, kejadian ini berawal saat penangkapan judi jenis kim/togel. Adanya
laporan dari masyarakat yang berulang-ulang bahwa di daerah itu marak
judi dan sedang diputar judi, akhirnya Kapolsek beserta tiga anggotanya
masing Aiptu Amada Simbolon, Bripka Lamsar Samosir, Brigadir Leo
Sidauruk langsung berangkat dari kantor Polsek menuju lokasi dengan
mengendarai mobil Kapolsek. Akibatnya tersangka judi yang sudah berhasil
ditangkap akhirnya dilepaskan Kapolsek. Tetapi massa tetap beringas.
Akhirnya Kapolsek dan tiga anggotanya melarikan diri. Naas, Kapolsek
tertangkap massa sehingga terjadilah penganiayaan. Separah inikah
masyarakat tak percaya terhadap penegak hukum?
Kapolda Sumut Wisnu dan Kapolri Timur Harus Ditinjau Ulang
Kita masih ingat waktu zaman Kapolri Sutanto yang menjabat sebagai kapolri punya record bagus
soal pemberantasan judi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara yang
dianggap sebagai Judi Togel/Kim yang terbesar pada masa itu.
Pemberantasan judi di Sumatera Utara sejatinya dapat direalisasikan jika
Kapolda Sumut beserta jajarannya di kepolsian daerah setempat
berkomitmen dan konsisten terhadap pemberantasan judi tersebut.
Masyarakat berharap
pemberantasan judi benar-benar ditegakkan, transparan dan jangan
musiman. Di Sumut praktik perjudian itu sering diindikasikan dibekingi
oleh orang-orang penting dari eksternal penegak hukum maupun dari
internal penegak hukum itu sendiri. ‘Dalam logika kalau kejahatan itu besar dan terus berlanjut, pasti ada beckingnya dan punya kekuatan di belakangnya’.
Setelah kejadian
tewasnya Kapolsek Dolok Pangaribuan, Simalungun, Sumatera Utara, AKP
Andar Siahaan itu, kita teringat di beberapa media cetak/online di Sumut
menerbitkan, ada dugaan Kapolres dan Wakapolres Kabupaten
Karo, Sumatera Utara disebut-sebut kompak membela bos judi togel,
Gurning Group (Agus Usdeg Gurning-red) yang beroperasi dari Kabupaten
Karo. Kalau dilihat dari peta geografis, Kabupaten Karo sangat
berbatasan-perlintasan- dengan kabupaten Simalungun. Jadi adakah dugaan
judi togel yang beroperasi di Kabupaten Simalungun itu dikendalikan dari
Kabupaten Karo?
Benar atau tidaknya
dugaan yang beredar di masyarakat itu, membuat selama ini judi tebak
angka yang menyengsarakan rakyat itu tetap subur dan tak tersentuh di
Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dugaan itu semakin kuat saat pernyataan
dilontarkan Anak buah Kapolres Karo, Bripka Hesron Barus diamini
rekannya, Briptu Hasmion Sembiring saat keduanya digiring ke ruangan
Propam Polres Karo, Kamis (21/3) lalu.
Keduanya diamankan sejumlah personil Polres Karo dari warung kopi di Jl.
Letnan Rata Perangin-angin, Kabanjahe karena diduga bermain judi. Dalam
penangkapan tersebut, tiga orang warga sipil juga turut diamankan.
Penggerebekan malam
itu dipimpin langsung oleh Kompol D. Aruan (Waka Polres Karo) beserta
Dakhi (Kasat Intel Polres Karo), Fredly (Kasi Propam Polres Karo) dengan
8 anggotanya. Merasa dijebak, Bripka Hesron Barus dan Briptu Hasmion
Sembiring ‘mengamuk’ di Mapolres Karo. Akibat insiden tersebut, gerbang
Mapolres sempat dijaga ketat. Para wartawan juga dilarang melakukan
peliputan. Kasi Propam Polres Karo, Fredly menilai kejadian
itu sebagai hal wajar dan tak perlu dibesar-besarkan. “Wajar, hubungan
antara bapak dan anak yang menyangkut masalah internal kami (Polres
Tanah Karo), jadi itu tidak perlu dibesar-besarkan. Cukup hanya kami
yang mengetahuinya.’katanya. seperti dikutip dari posmetro-medan.com.
Bripka Hesron Barus
menegaskan kalau dia dan rekannya sengaja dikondisikan Kapolres Karo,
atas suruhan bandar besar togel, yang saat ini mendekam di Rutan
Kabanjahe terkait kasus penganiayaan terhadap salah seorang berinisial
JG. “Waka itu kan saudaranya Gurning Group, bandar togel besar yang ada
di sini. Rumah mereka di daerah Simalingkar, Medan pun berdekatan. Jadi
secara tidak langsung kami sengaja diamankan,” kata Hesron diamini
Hasmion.
Hesron juga
menyebut Wakapolres Karo menerima suap dari bandar togel tersebut.
Selain keterlibatan Wakapolres, Hesron juga menyatakan hal yang lebih
mengejutkan lagi. Kapolres Karo, AKBP Marcelino Sampouw SH SIk MT
disebut pernah memberikan perintah mengamankan setiap orang yang dekat
dengan Bupati Karo. Hal tersebut terjadi saat penangkapan terhadap salah
seorang wartawan media cetak berinisial KD, beberapa waktu lalu.
Kapolres Karo juga memerintahkan mereka mengkondisikan wartawan media
cetak terbitan Medan berinisial SP dan Ketua LSM Panji Demokrasi Chici
Ardy, dijebak dengan sabu-sabu karena dinilai terlalu getolnya menyoroti
judi togel di Karo.
Tudingan miring ke
Kapolres Karo pasca menangkap 2 orang anggotanya, benar-benar
memprihatinkan dalam isntitusi kepolisian. Institusi penegak hukum malah lebih
membela para pelaku kejahatan daripada jajarannya sendiri, dinilai amat
miris di tengah usaha pemberantasan tindak pidana perjudian dan narkoba
yang kerap didengungkan kapolri dan jajarannya di setiap kapolda.
Benar atau tidaknya
dugaan ini, secara objektif pimpinan kepolisian masih berjalan menurut
seleranya, bukan kehendak publik yang menginginkan perubahan dan
penegakan secara massif. Ini tidak, judi terus saja merajalela. Kenapa
bukan bandarnya yang diringkus, malah sebaliknya para petugas yang
bekerja menangkapi pelakunya yang kena tangkap, aneh kan?
Dengan begitu maraknya perjudian di wilayah Sumatera Utara, bisa dikatakan Kapolda Sumatera Utara yang saat ini dipimpin oleh Irjen Wisjnu Amat Sastro dinilai Gagal.
Jika benar dugaan
ini, bagaimanakah masyarakat bisa mempercayai penegakan hukum di
republik ini, jika penegak hukumnya saja tidak taat pada aturan hukum?
Jika melihat dari
beberapa kejadian yang menimpa institusi penegak hukum (Kepolisian) di
negeri ini, sudah sepantasnya Jabatan Kapolri Timur Pradopo dan Kapolda
Sumatera Utara dikaji ulang. Nilai pemimpin di institusi kepolisian itu
benar-benar nilai merah. Bisa diperhatikan setiap daerah
kinerja polisi tidak ada peningkatan dari kepemimpinan Kapolri
sebelumnya, seperti dalam pengayoman - penegakan hukum- untuk masyarakat
menengah ke bawah sungguh tidak memuaskan (tidak ada rasa kepedulian),
sehingga rasa kepercayaan masyarakat itu berkurang.
Diharapkan penegak
hukum menindak tegas pelaku kejahatan dan berupayalah mengambil simpati
dan rasa kepercayaan masyarakat itu untuk menghindari hal-hal yang tidak
seharusnya terjadi dengan begini, main hakim sendiri.
Apakah main hakim
sendiri ini dikarenakan banyaknya laporan masyarakat yang korban
kejahatan yang lambat dan tidak ditindaklanjuti? Di Polda Sumatera
Utara, daerah Kota Medan saja, setiap wilayah hukum Polseknya laporan
pengaduan masyarakat tentang tindak kejahatan rata-rata 364 kasus per Maret 2013 (dari jumlah laporan pengaduan). Dari
laporan pengaduan ini, yang ditindaklanjuti hanya kasus kejahatan yang
benar-benar besar yang menguntungkan bagi pihak tertentu, yang
diterbitkan media-media. Bagaimana nasib laporan pengaduan kejahatan
lainnya yang tidak terekspos ke media? Seburuk inikah kinerja institusi
kepolisian sekarang ini, menindaklanjuti kasus-kasus yang hanya
besar-besarnya saja. Bagi masyarakat menengah ke bawah mengharapkan
keadilan penegakan hukum ini. Jangan ada diskriminalisasi soal penegakan
dan pengayoman ke masyarakat. Berharap Kapolri dan Kapolda Sumatera
utara khususnya, agar berusaha mengembalikan wibawa institusinya untuk
disenangi rakyat. Perhatikan kejujuran, kualitas dan intelektual
jajarannya. Karena polisi yang jujur sudah payah mencari saat ini.
Untuk penganiaya
Kapolsek Dolok Pangaribuan, Simalungun, Sumatera Utara, AKP Andar
Siahaan berharap ditindak tegas sesuai dengan hukum yang adil agar tidak
terulang lagi hal-hal seperti ini. Agar negara ini tidak terlihat
seperti negara gagal.
Bersama : Abdi tumanggor
(tumanggor_abdi@yahoo.com)