Khalayak ramai menunggu pengumuman dari Komite Etik pada Komisi
Pemberantasan Korupsi, tentang siapa sebenarnya pembocor Surat Perintah
Penyidikan (sprindik) dari tersangka dugaan gratifikasi proyek
Hambalang, Anas Urbaningrum. Menurut kabar beredar, Komite Etik bakal mengumumkan sang pembocor pekan ini, meski belum diketahui kapan pastinya.
Namun,
berbagai pertanyaan dan dugaan turut menyeruak ke permukaan, sejalan
dengan rumitnya skandal kebocoran sprindik AU itu. Bahkan, konon
kabarnya, suasana dalam tubuh lembaga antikorupsi sempat memanas, dan
saling curiga lantaran perkara ini.
Sejak terkuaknya sprindik Anas Urbaningrum
ke hadapan publik lewat berita di media massa, KPK nampaknya meradang.
Mereka seolah kecolongan soal bocornya sprindik itu. Dengan sigap,
mereka langsung membantah sprindik tersebar itu asli. Bahkan, terlontar
pernyataan siapapun yang membocorkan bakal dipidanakan. Meski belakangan
diralat dan mereka mengakui sprindik yang tersebar itu asli. Asal tahu
saja, kebocoran dokumen macam sprindik bukanlah yang pertama kali
terjadi.
Bahkan dari awal bergulir kencang opini soal si pembocor
itu berasal dari kalangan pimpinan. Dugaan itu makin menguat setelah
KPK memutuskan membentuk Komite Etik, setelah sebelumnya Pengawas
Internal dan Dewan Pertimbangan Pegawai menelusuri siapa pihak yang
menyebarluaskan sprindik. Komite Etik dibentuk buat menelusuri jika
memang terdapat pelanggaran dilakukan oleh pimpinan KPK.
Wacana pun disusun sedemikian rupa dan mengarah kepada tudingan Ketua KPK Abraham Samad yang membocorkan sprindik itu.
Berbagai
spekulasi bermunculan. Abraham dianggap sebagai 'agen' Istana, dan
sprindik buat Anas itu adalah pesanan pihak tertentu. Apalagi bocoran
sprindik itu muncul bertepatan saat konflik internal Partai Demokrat
sedang 'lucu-lucunya'. Makin kuat saja anggapan sprindik itu buat
menjatuhkan satu pihak.
Namun, menurut sumber merdeka.com, dari
hasil investigasi Dewan Pertimbangan Pegawai dan Komite Etik, tidak
satupun pihak bisa membuktikan jika Abraham Samad
yang membocorkan sprindik itu. Mereka mendapat pengakuan dan bukti sang
pembocor sprindik itu adalah orang kepercayaan Abraham, berinisial WS.
"Tidak ada yang bisa membuktikan Abraham Samad
yang membocorkan sprindik itu. Abraham mengakui di depan persidangan
DPP dan Komite Etik tidak pernah membocorkan, atau memerintahkan
seseorang buat menyebarluaskan sprindik AU," kata sumber merdeka.com
saat berbincang di Jakarta beberapa waktu lalu.
Bahkan, dari penjelasan sumber merdeka.com lainnya, dia menegaskan Abraham Samad
tidak terbukti sebagai pembocor sprindik Anas. Tetapi, dia heran dengan
sikap KPK yang memilih membentuk Komite Etik, padahal diketahui si
pembocor itu bukan pimpinan, melainkan sekretaris Abraham, yakni WS.
"Terus
terang saya heran. Ketika Pengawas Internal dan sidang DPP, WS sudah
mengaku sebagai pembocor sprindik, dan dia bukan dari kalangan pimpinan.
Tetapi mereka malah memilih membentuk Komite Etik. Apakah mereka tidak
puas dengan hasil kerja Pengawas Internal dan DPP atau ada maksud lain?"
kata sumber merdeka.com lainnya di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Johan Budi SP,
mengatakan tidak mau memberikan pernyataan apapun terkait Komite Etik.
Menurut dia, nanti pada saatnya Komite Etik akan memberikan pernyataan
tersendiri.
dan hari ini telah di umumkan bahwa Abraham Samad secara tidak langsung bersalah dan di berikan surat teguran tertulis karena bocornya sprindik kepada wartawan,dan ada apa dengan Abraham Samad ?
kenapa dalam mengeluarkan Sprindik tanpa di konsultasikan dahulu kepada pimpinan KPK yang lain,kenapa Abraham Samad bertindak sendiri dan benarkah didalam tubuh KPK ada perpecahan di tingkat pimpinan,dan bila benar apa masih bisa di pertanggungjawabkan kredibilitas pimpinan KPK,dan bagaimana selanjutnya penindakan kasus-kasus yang sedang berjalan dan yang di simpan mestikah hilang dengan sendirinya seiring dengan beralihnya isu korupsi besar ke konflik internal KPK,Rakyat yang berharap besar terhadap lembaga super body ini dan haruskah kecewa lagi dengan penegak hukum yang bernama KPK,banyak kasus terpendam dan besar yang merugikan negara trilyunan seperti kasus century yang jelas jelas sudah ada bukti fakta tetapi kenapa KPK masih mandul terhadap kasus Century tetapi ada apa KPK dengan LHI yang belum cukup bukti yang menyakinkan tapi sudah dengan cepat dan sigap menetapkan kasus LHI menjadi tersangka.Apakah kasus Century ibarat Film yang di anggap sudah tamat dan selesai tapi Kalau kasus LHI apa di anggap sinetron yang musti kejar tayang,masyarakat yang akan menilai..