RUU Pilpres
PKS Ingin Quick Count Diatur dalam Revisi UU Pilpres
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
menilai perlu ada aturan mengenai hitung cepat (quick count) dalam
revisi Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 42 Tahun 2008.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Indra menegaskan hal ini di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
"Dalam penelaahan nanti perlu dimasukkan ke dalam UU Pilpres. Yang
jelas quick count ini perlu diatur," ungkap anggota Komisi III DPR ini.
Menurutnya perlu diaturnya quick count tak lain agar tidak ada kooptasi dan tertibnya jalan Pemilu Presiden 2014 mendatang.
Selain itu, agar tidak ada keputusan di dalam keputusan resmi yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Karena kalau tidak diatur itu malah bisa menkooptasi publik membentuk opini publik," jelasnya.