JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS
Almuzzammil Yusuf mengatakan, kasus bocornya sprindik Anas Urbaningrum,
membuktikan kewenangan KPK digunakan secara tidak patut untuk
kepentingan si pembocor, dan yang memesan bocoran.
Ia menyarankan Komite Etik KPK dipermanenkan, untuk mengawasi kerja KPK.
“Tidak
mustahil ada pesanan politik dalam pembocoran tersebut. Ini membuktikan
KPK juga terdiri dari manusia dengan segala kepentingan subyektifnya.
Untuk itu, perlu diawasi oleh publik dan media massa," kata Muzzamil di
Jakarta, Rabu (4/4/2013).
Menurut Muzzammil, jika ada lembaga
negara dengan kewenangan yang sangat besar, seharusnya sanksi yang
diberikan kepada pelanggar kode etik juga setimpal, lebih berat.
“Jadi,
sanksinya tidak boleh sama dengan lembaga yang kewenangannya lebih
kecil dan terbatas. Jika tidak berimbang, maka ke depan akan sangat
berpotensi dilanggar lagi, karena sanksinya kecil dan bukan pidana.
Hukuman yang rendah seperti ini ke depan bisa dijadikan ajang
transaksional kasus korupsi," tuturnya.
Untuk itu, kata
Muzzammil, perlu adanya aturan yang tegas terhadap pihak tertentu, yang
membocorkan proses penyidikan yang terjadi di lembaga penegak hukum,
baik di KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Peluang memasukkan
usulan ini ada di revisi RUU KUHAP, yang saat ini sedang di bahas di
DPR. Jika perlu, ada sanksi pemecatan dan pemidanaan, bagi siapapun yang
membocorkan ke publik terkait proses penyidikan, termasuk di dalamnya
hasil rekaman dan transkrip penyadapan," papar Wakil Ketua Komisi III.
Politisi PKS asal Lampung juga menyarankan agar Komite Etik KPK bersifat permanen, bukan lembaga ad hoc seperti sekarang.
“Sehingga
bisa melekat setiap saat mengawasi kinerja KPK. Karena pembocoran bukan
hanya sprindik, hasil sadapan/transkrip sadapan juga terbukti
dibocorkan dengan aneka motif yang berpotensi menghambat kerja
pemberantasan korupsi. Akhirnya, marwah KPK menurun di hadapan publik,"
jelasnya.
Jika Komite Etik KPK permanen, beber Muzzammil, maka
anggotanya harus diambil dari tokoh-tokoh yang berintegritas,
independen, berani, tegas, dan pekerja cepat.
“Jadi KPK bukan
hanya cepat, semangat, dan keras kepada tersangka koruptor. Tapi juga
cepat, semangat, dan keras kepada diri mereka sendiri. Itu baru adil,”
terangnya.
Harapan Muzzammil, ke depan KPK betul-betul bisa
menegakkan keadilan dan kepastian hukum, dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia.
“Jauh dari campur tangan kepentingan politik dan mafia peradilan,” harapnya.