Tidak seperti hari-hari sebelumnya, pegawai bank yang biasa ramah
tiba-tiba memandang sinis. Wajahnya berubah ketika tahu wanita yang
dilayaninya berasal dari Indonesia. Sang wanita hanya menarik napas,
sama sekali tidak heran akan sikap sinis dan ketus yang diperolehnya
dari pegawai bank. Empat huruf itu penyebabnya: ASAP.
Sejak
pertengahan Juni, asap menyelimuti Singapura dan membuat warga mereka
sangat menderita. Polusi udara mencapai angka 321 dan merupakan yang
tertinggi dalam sejarah Singapura.
Nilai di atas 200 sudah buruk
bagi kesehatan, di atas 300 merupakan level berbahaya bagi kesehatan.
Bahkan, saat kebakaran lebih besar pernah terjadi pada 1997, angka
polusi tidak se parah ini.
Kisah dengan pegawai bank tersebut
saya dengar dari seorang eksekutif muda yang baru saja kembali. Dua
tahun sebelumnya, selama tinggal di Singapura, tak pernah dia menuai
begitu banyak pandangan sinis warga setempat yang membuatnya ingin
menyembunyikan wajah. "Kalau saja Indonesia bisa sesegera mungkin
menghentikan musibah asap ini," keluhnya.
Beberapa hari setelah
pertemuan tersebut, seorang wartawan datang mewawancarai saya tentang
dunia kepenulisan dan pemberdayaan perempuan. Di sela-sela obrolan,
entah bagaimana, kami menyinggung topik asap yang menyelimuti Singapura.
Wartawan
tersebut menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Indonesia.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan empat buah pesawat casa BPPT,
dua pesawat casa TNI, serta satu hercules untuk membuat hujan buatan,
dan tiga helikopter untuk water bombing. Dana 25 miliar di anggarkan
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Sementara, TNI dan polisi
bersiaga untuk membantu mengatasi pemadaman di darat dalam upaya
mendukung petugas pemadam kebakaran.
Data yang diberikannya
membuat saya berdecak kagum. Ternyata pemerintah menunjukkan kesungguhan
untuk menyelesaikan problem asap yang terjadi. Tetapi, kebanggaan saya
dengan cepat dipatahkan. Laki-laki berkacamata di hadapan saya memberi
tambahan informasi bahwa se lama lima tahun terakhir, ternyata hampir
80% hotspot/kebakaran terjadi di luar ka wasan hutan dan hanya 20%
kebakaran yang berada di kawasan hutan. Karena itu, istilah kebakaran
hutan sudah tidak lagi tepat sebab yang terjadi adalah karlahut
(kebakaran lahan hutan).
Awalnya, saya tidak mengerti
perbedaannya hingga si wartawan kembali menjelaskan, ini berarti
sebagian besar titik api terjadi di daerah yang kepemilikannya di bawah
tanggung jawab perusahaan atau pribadi tertentu. Jika benar demikian,
berarti kebakaran yang terjadi, ditinjau dari sisi ekonomi maupun hukum,
bukan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dana 25 miliar tidak
sepantasnya keluar dari kantung rakyat, tetapi seharusnya berasal dari
perusahaan atau pihak terkait yang bertanggung jawab. "Tapi tidakkah
kebakaran yang terjadi merupakan kecelakaan?"
Saya masih
berusaha berbaik sangka. Wartawan di hadapan saya menggeleng. Menurutnya
jika perusahaan penguasa lahan mempunyai hak atas kelola lahan maka
mereka juga wajib menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran hutan.
Termasuk mempersiapkan perangkat untuk mengatasinya.
Apalagi,
kebakaran yang terjadi merupakan ben ca na rutin sehingga amat wajar
bila ma suk dalam perhitungan risiko. Lebih parah lagi, konon beberapa
pengusaha yang nakal memang senga ja membakar hutan di wilayah olahan
mereka agar biaya lebih murah.
Tiba-tiba percakapan tentang
kepenulisan dan pemberdayaan perempuan yang tadi men jadi topik utama
kami bergeser jauh. Saya memahami kekesalan sang wartawan, yang entah
bagaimana seolah mewakili pihak-pihak yang terluka. Ketidakadilan telah
terjadi sebab selama bertahun tahun sepertinya tidak ada perusahaan yang
dikenakan denda atau pihak yang dihukum atas kelalaian yang
mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan gangguan serius pada
kesehatan masyarakat negara tetangga. Dan setiap tahun pula, rakyat
yang harus menanggung biaya pemadaman, terganggunya kesehatan, dan
lain-lain.
Beberapa keluarga bahkan sampai hijrah ke Ja karta
demi menghindari asap. Tidak hanya itu, asap yang ditimbulkan telah
menurunkan citra dan harkat bangsa di mata internasional. Teringat
beberapa belas tahun lalu, saya begitu kesal akan ulah tetangga yang
seenaknya membakar sampah hingga putri kami terkena gangguan pernapasan
serius. Membayangkan hal serupa terjadi dalam skala "negara", sungguh
memalukan dan tak dapat ditoleransi.
Sekian data dan opini terus
meluncur. Tidak semua kalimat dan informasi yang disampaikan si wartawan
dengan mata berkilat, bisa saya pahami. Tapi, semakin banyak yang saya
dengar, semakin saya mampu memahami kegemasannya. Seperti dia, saya
kira, kita semua tak ingin mengganti kebanggaan yang tersemat di dada
menjadi rasa malu menjadi bangsa Indonesia.
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/06/30/mp6mip-asap-dan-harga-diri-bangsa