Indonesia
Police Watch (IPW) mengecam keras aksi salah tangkap yang dilakukan
Densus 88 terhadap dua warga Tulungagung, Jatim, yakni Sapari (49) dan
Mugi Hartanto (38). Kasus salah tangkap di Tulungagung adalah salah satu
bukti kekejian polisi, khususnya Densus 88.
Kasus
ini tidak boleh ditolerir. Lembaga-lembaga negara, seperti DPR dan
Komnas HAM perlu mempersoalkan kasus ini secara serius, antara lain
memanggil dan meminta pertanggungjawaban Kapolri dan komandan Densus 88.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, seperti
dikutip tribunnews, Selasa (30/7/2013).
"Korban
harus menuntut pidana dan perdata. Pihak yang paling bertanggung jawab
secara pidana adalah anggota Densus yang melakukan penangkapan dan
penyiksaan, kemudian komandan Densus di lapangan maupun komandan Densus
yang memerintahkan penangkapan. Mereka yang dituntut secara pidana harus
segera ditahan, mengingat penyiksaan ancaman hukumannya 5 tahun
penjara, " Neta menegaskan.
Sedangkan
Kapolda dan Kapolri bisa dituntut secara perdata. Dalam kasus salah
tangkap di Inggris lima tahun lalu, imbuh Neta, pengadilan memerintahkan
polisi inggris membayar ganti rugi sebesar Rp 15 miliar (jika
dirupiahkan) kepada korban salah tangkap.
Tuntutan
perdata dan pidana ini, kata Neta lagi, harus dilakukan korban. IPW
kemudian berharap Muhammadiyah yang sejak awal membantu advokasi
terhadap korban bisa segera mengajukan tuntutan perdata dan pidana agar
ada pembelajaran pada polisi maupun Densus 88 agar tidak bersikap
sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.
Pasalnya
Polri telah melakukan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter
terhadap Mugi dan Sapari yang ternyata adalah pengurus Muhammadiyah.
Untuk
diketahui, sebelumnya Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Unggung Cahyono,
menuding dua orang lainnya yang ditangkan yakni Mugi Hartanto dan Sapari
terlibat karena berperan sebagai penunjuk jalan.
Sementara
dalam kesempatan berbeda Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie
bahwa empat orang yang disergap Densus 88 Polri di Tulungagung, Jawa
Timur adalah DPO kasus CIMB Niaga Medan.
"Jadi
keempat terduga teroris yang diamankan di Tulung Agung tersebut memang
masuk ke dalam DPO Polri, karena terkait dengan aksi teror di Bali,
Poso, Medan, dan Solo," kata Ronny di Mabes Polri, Jakarta, seperti
dikutip liputan6, Selasa (23/7/2013).
Pernyataan
Polri tersebut akhirnya terbukti salah lantaran kedua pria yang
ditangkap hidup-hidup oleh Densus 88 itu ternyata pengurus Muhammadiyah
dan tidak terlibat kasus terorisme. Mereka akhirnya dibebaskan pada Ahad
(28/7/2013) setelah didesak oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din
Syamsudin.
http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2013/07/31/26091/ipw-korban-salah-tangkap-harus-tuntut-densus-kapolda-dan-kapolri/