Kudeta Mesir bisa berimbas ke
Turki. PM Erdogan bertindak cepat, mengamandemen undang-undang hingga
militer tak memungkinkan melakukan kudeta.
Kudeta militer di Mesir mengkhawatirkan banyak pihak. Ini kudeta tentara
ke sekian kalinya terhadap kelompok Islam yang memenangkan pemilu
secara demokratis seperti yang di alami Front Islamic Salvation di
Aljazair pada 1992. Semua kudeta terhadap kelompok atau partai Islam
itu di back-up dan didalangi kampiun demokrasi, Amerika. Ini sama saja
Amerika mengkhianati ideologi demokrasinya sendiri.
Seperti sudah menjadi patron bagi Amerika dan sekutunya yang saat ini
merasa menjadi polisi global dunia, siapapun dan dimanapun kelompok
Islam memenangkan pertarungan politik, harus dihancurkan dengan berbagai
cara apapun.
Maka pantaslah Turki yang kini tengah di goyang demo kelompok sekuler,
meradang dengan kudeta Mesir. Jangan-jangan Turki juga akan di Mesir
kan oleh kelompok sekuler yang di belakangnya di dukung Amerika. ”Kudeta
Mesir ilegal”, ujar Perdana Menteri Turki Recep Tayyib Erdogan. Turki
juga mengecam Amerika dan Eropa yang tak mau menyebut penggulingan
Presiden Mursi oleh tentara sebagai sebuah kudeta ilegal.
Apa yang terjadi di Mesir dan tergulingnya Muhammad Mursi oleh militer
rupanya menjadi pelajaran bagi sejumlah negara kawasan. Turki adalah
salah satu negara kawasan yang memiliki kekhawatiran kondisi di Mesir
dapat terulang di Ankara. Apalagi kondisi negara ini dalam beberapa
pekan terakhir mulai dipicu sejumlah kerusuhan.
Kudeta Mesir juga memberi angin bagi
kelompok sekuler yang tengah menentang pemerintahan yang condong Islami,
seperti di Turki dengan partai AKP, dan Tunisia dengan Partai Islam
An-Nahdah. Beberapa pihak sekuler Tunisia menyambut penggulingan Mursi,
dan berdasarkan kejadian di Mesir, mereka berupaya untuk meniru Tamarod
Mesir, gerakan akar rumput yang mengusung protes anti-Mursi. Tapi hanya
sedikit massa yang mengindahkan panggilan dari mantan tokoh-tokoh rezim
Tunisia yang ingin menggoyang pemerintahan Islamis Tunisia.
Di Turki kelompok sekuler masih terus meggoyang pemerintahan Recep Tayib
Erdogan. Tapi Erdogan bertindak tegas. Polisi anti huru hara Turki pada
hari Sabtu, 13 Juli menembakkan peluru karet, gas air mata dan meriam
air untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang mencoba untuk
memasukkan Istanbul Square sebagai kelanjutan kerusuhan mematikan itu
melanda negara itu sejak bulan Juni.
Khawatir tindakan militer Mesir menular ke Turki, Parlemen Turki pada
hari Rabu (10/7) mengamandemen aturan militer agar tidak membuka jalan
bagi intervensi militer dalam politik. Ini adalah langkah lain sebagai
upaya pemerintahan pro-Islam untuk mengendalikan kekuatan militer
terhadap kemungkinan kudeta.
Militer Turki telah menggulingkan empat pemerintahan dari tahun 1960
hingga 1997, dan pernah juga mengeluarkan peringatan kepada pemerintah
pada tahun 2007.
Parlemen merevisi pasal 35, yang
membatasi tentara hanya untuk “membela bangsa melawan nncaman eksternal
dan bahaya,” demikian dilaporkan Anatolia News Agency.
Amandemen adalah suatu formalitas,
karena Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan sudah berhasil mendorong
tentara kembali ke barak dengan sejumlah perubahan struktural : seperti
otoritas sipil di atas militer. Ratusan perwira tinggi telah diadili,
dan banyak dari mereka (para militer) didakwa merencanakan untuk
melakukan kudeta.
Meskipun militer belum masuk ke konflik
tersebut. Atilla Sandikli, direktur Pusat Studi Strategis Ankara,
mengatakan perubahan amandemen pasal itu juga merupakan upaya untuk
memastikan militer tidak bisa kudeta.
Dalam sejarahnya, Turki pernah menjadi salah satu kekuatan dunia dimana
ke-khalifah-an Islam pernah berdiri. Yaitu Ke-khalifah-an Ottoman atau
yang biasa juga disebut Kekaisaran Turki Utsmani. Maka dari itu
mayoritas penduduk Turki 99% adalah Muslim.
Karena berbentuk ke-khalifah-an, maka budaya-budaya dan tradisi Islam
lah yang banyak berkembang dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari
bangunan-bangunan masjid, madrasah-madrasah, dan tradisi-tradisi dalam
masyarakatnya. Puncak kejayaaan dari ke-khalifah-an ini ditandai dengan
perluasan wilayahnya sampai ke Afrika Utara dan juga Eropa.
Penaklukan yang paling terkenal adalah penaklukan Konstantinopel dari
Bizantium pada masa kekuasaan Muhammad Al Fatih pada 1453. Selain itu
ke-khalifah-an ini juga memiliki armada laut yang sangat maju pada saat
itu.
Tapi di Turki kini dikenal ada dua kekuatan besar, yaitu kelompok
Pro-Sekuler dan kelompok Islami. Munculnya dua kelompok ini sendiri
merupakan hasil dari dinamika sejarah panjang yang terjadi di negara
itu.
Di tengah kekuasaan kubu Islami, kelompok Pro Sekuler pun masih menjadi
kekuatan oposisi yang cukup kuat di Turki saat ini. Dan dalam konteks
kekinian, kelompok pro-sekuler adalah salah satu kelompok yang
menggerakkan demo-demo bersama aktivis lingkungan, pelajar, bahkan fans
dari klub bola Besiktas, Galatasaray, dan Fenerbahce.
Sama halnya ketika bapak sekuler Turki
Mustafa Kemal at-Taturk melancarkan program sekulerisasi misalnya saja
bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki, lembaga pendidikan agama
ditutup, jilbab dilarang digantikan pakaian ala Barat baik pria maupun
wanita, kalender Islam diganti dengan kalender masehi, dan bahkan
perintah adzan dikumandangkan dalam bahasa Turki.
Namun upaya ini sekularisasi yang dilakukan oleh pemerintahan at-Taturk
ternyata tidak mampu untuk membuat kelompok Islami yang ada di Turki
mati. Mereka masih tetap ada walaupun dengan beragamnya dinamika
hubungan dengan pemerintahan Turki.
Sepeninggal at-Taturk, masing-masing
kubu menjadi dua kekuatan yang terus bersaing dalam memperoleh kekuasaan
tertinggi. Kelompok Islami mulai menunjukkan peningkatan yang luar
biasa pada tahun Desember 1995 setelah Partai Refah memenangkan pemilu
dengan 21% suara. Kemudian di tahun 2002, salah satu partai yang
didukung kelompok Islami, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) berhasil
memperoleh 34,1 % suara.
Kemenangan AKP inilah yang menaikkan citra Recep Tayyib Erdogan
sebagai pemimpin AKP, yang sekaligus menempatkan Erdogan sebagai Perdana
Menteri Turki. Kemenangan itulah yang menandai bahwa kubu Islami
mengalami masa berkuasa di Turki.
Kini kaum sekuler masih terus menggoyang Turki dengan demo-demo massif.
Meski kerusuhan dan aksi demo terbaru di Turki pada awalnya tidak
berkaitan dengan politik, namun banyak kalangan yang memprediksikan
kondisi di Turki bisa menyerupai di Mesir nantinya. Oleh karena itu,
parlemen Turki menyepakati amandemen undang-undang angkatan bersenjata
demi mencegah kudeta militer di negara ini.
Koran Zaman dalam laporannya menyebutkan, perubahan butir 35
undang-undang angkatan bersenjata Turki yang memungkinkan militer untuk
campur tangan di urusan politik, diratifikasi dengan suara mayoritas
anggota parlemen. Butir 35 ditambahkan ke undang-undang angkatan
bersenjata Turki pasca kudeta 27 Mei 1960. Undang-undang ini juga
dimanfaatkan sebagai dalih kudeta militer pada 12 Maret 1971 dan 12
September 1980.
Berdasarkan butir ini, militer bertanggung jawab menjaga dan melindungi
pemerintahan Republik di Turki. Namun kini butir 35 undang-undang
tersebut diubah dan kini militer bertanggung jawab mempertahankan
wilayah Turki dari ancaman asing dan memperkokoh kemampuan mereka serta
meningkatkan kemampuan pertahanan yang dimilikinya.
Dalam butir ini disebutkan pula bahwa misi luar negeri militer untuk
membantu perdamaian dunia harus mendapat persetujuan parlemen. Perubahan
butir 35 diratifikasi di parlemen di saat hari Jum’at lalu, penulis di
Koran Zaman dalam artikelnya mengungkapkan Turki terancam kudeta. Dalam
artikelnya yang bertema "Apakah di Turki terdapat Kemungkinan Kudeta
Militer?" ia menulis, Amerika dan Eropa akan mendukung kudeta dengan
melupakan tolok ukur demokrasi ketika kepentingan mereka dapat diraih
dengan adanya kudeta.
Dukungan Amerika terhadap kudeta di Turki bukan hal baru. Sebelumnya di
dekade 60-an, militer Turki mengkudeta pemerintahan legal The Welfare
Party (Refah Partisi, RP). Kudeta tersebut berujung pada tumbangnya
pemerintahan perdana menteri saat itu, Necmettin Erbakan. Amerika
sendiri mendukung kudeta tersebut. Petinggi Turki meratifikasi butir
undang-undang militer di parlemen dengan tujuan mencegah terjadinya
kudeta militer. Sementara itu, di Turki kini beredar isu santer dan
upaya oposisi untuk menumbangkan pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.