FITRA mensinyalir ada lobi
politik tingkat tinggi yang membuat anggaran untuk penanganan bencana
lumpur Lapindo sangat besar. Bahkan, anggaran untuk Lapindo mengalahkan
anggaran penanganan bencana dan anggaran untuk KPK.
Menurut
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Ucok Sky Khadafi, perbedaan
anggaran untuk BPLS dan lembaga negara lain, mengkonfirmasikan ada
pengaruh atau lobi politik yang kuat untuk meloloskan anggaran untuk
BPLS.
Dia menambahkan, dalam lobi itu dikesankan anggaran
Lapindo untuk kepentingan rakyat agar dapat memperdaya anggota dewan
lainnya. Dengan begitu, alokasi anggaran setiap tahun selalu meningkat.
"Ini
Lobi politik yang canggih. Sedangkan buat lembaga negara lain, lobi
politiknya tidak kuat, maka kuota anggaran jadi sedikit deh," terang
kepada merdeka.com, Rabu (19/6).
Sebelumnya diberitakan,
pemerintah menggelontor duit untuk penanggulangan lumpur Lapindo lebih
besar ketimbang beberapa lembaga negara lain. Anggaran itu digelontorkan
lewat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tahun ini misalnya,
BPLS menerima anggaran dari APBN sebesar Rp 2,2 triliun, dipotong
sebesar Rp 204 miliar, sisanya menjadi Rp 2 triliun.
Dalam nota
keuangan APBN 2013, anggaran untuk Lapindo itu lebih besar ketimbang
anggaran untuk KPK sebesar Rp 662,4 miliar, Komisi Yudisial (KY) RI
sebesar Rp 85,9 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
(BNP2TKI) sebesar Rp 364,1 miliar dan Badan Pengembangan Suramadu
sebesar Rp 365,8 miliar.
Anggaran BPLS itu juga lebih besar
dibanding anggaran untuk BMKG Rp 1,3 triliun, Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP) sebesar Rp 258,4 miliar. Bahkan anggaran untuk
Mahkamah Konstitusi (MK) hanya sebesar Rp 186,5 Miliar dan Komisi
Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) sebesar Rp 69,6 miliar
http://www.suaranews.com/2013/06/lobi-politik-paling-canggih-di.html
