Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kudeta militer terhadap
Presiden Mesir yang baru saja digulingkan, Muhammad Mursi. Ketua DPP PKS
Hidayat Nur Wahid menilai pihak militer telah memanaskan situasi
politik di Mesir hingga akhirnya melakukan tindakan inkonstitusional
yang jauh dari semangat berdemokrasi.
"Secara prinsip kami
sangat menyayangkan demokrasi yang dibangun dengan baik oleh rakyat
Mesir ditunggangi oleh militer, dan kemudian mengudeta untuk membubarkan
pemerintahan dan mengangkat pemerintahan yang baru," ujar Hidayat di
Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Hidayat menilai, hal tersebut adalah
preseden buruk bagi alam demokrasi di Mesir. Menurut Hidayat, ketika ada
aksi unjuk rasa besar-besaran, pihak militer seharusnya tidak membuat
kondisi semakin panas. "Militer tidak perlu mengompori dan
memanas-manasi, apalagi kemudian secara sepihak melakukan tindakan
inkonstitusional itu," katanya.
Hidayat mengatakan, aparat
militer seharusnya mendorong kedua belah pihak melakukan perundingan
atau justru merujuk pada konstitusi dan pengadilan. "Jadi yang dilakukan
ini adalah di luar kelaziman demokrasi," tukas Hidayat.
Lebih
lanjut, Hidayat mengaku partainya tidak memiliki kedekatan langsung
dengan Partai Ikhwanul Muslimin yang menjadi pendukung pemerintahan
Mursi. Dia pun menampik Ikhwanul Muslimin telah dijatuhkan dalam kudeta
yang dilakukan angkatan bersenjata Mesir.
"Saya tegaskan bahwa
sering kali orang beranggapan bahwa pemerintahan Ikhwanul Muslimin
dijatuhkan, saya katakan bahwa ini enggak benar. Yang dijatuhkan itu
adalah pemimpin Mesir yang sah pilihan rakyat Mesir," ungkap Hidayat.
Seperti
diberitakan, angkatan bersenjata Mesir menggulingkan pemerintahan
Presiden Muhammad Mursi beberapa waktu lalu. Militer Mesir beranggapan
Mursi tengah mengejar agenda Islam dan gagal mengatasi masalah ekonomi
di negara itu.
Tentara mengatakan bahwa Mursi, pemimpin terpilih
secara demokratis, telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Mursi lalu
dijadikan tahanan rumah. Sejumlah pejabat partai Ikhwanul Muslimin juga
ditangkap oleh militer. Gelombang masyarakat pro dan anti-Mursi masih
terus melancarkan aksi unjuk rasa di negara itu.
