Kasus PBB Harus Jadi Pelajaran Bagi KPU
JAKARTA, KOMPAS.com— Kasus menyangkut keikutsertaan
Partai Bulan Bintang harus menjadi pelajaran penting bagi Komisi
Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas putusannya dalam tahapan
penyelenggaraan Pemilu 2014 dengan dukungan administratif yang memadai.
Sikap
KPU yang menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan
menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2014, disambut baik.
Direktur
Eksekutif 7 Strategic Studies (7SS) Mulyana W Kusumah dan pengajar
Universitas Diponegoro (Undip) Hasyim Asy'ari secara terpisah menilai
keputusan KPU merupakan langkah bijak.
Pada Senin (18/3/2013), KPU
memutuskan menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu. Pada Pemilu
2014 nanti, PBB mendapat nomor urut 14.
Sebelumnya, majelis hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dipimpin hakim Arif Nurdu'a
dengan anggota hakim Santer Sitorus dan Didik Andy Prastowo pada Kamis
(7/3/2013) mengabulkan gugatan PBB dan meminta KPU menyertakan PBB
sebagai parpol peserta Pemilu 2014.
Mulyana menyebutkan, putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang PBB sudah menegaskan,
berdasarkan alat bukti yang sah, bahwa PBB memenuhi syarat sebagai
parpol peserta pemilu.
"Kecuali memiliki bukti tandingan yang
lebih kuat. Tidak ada alasan legal bagi KPU kecuali melaksanakan putusan
PT TUN," ujar Mulyana yang mantan anggota KPU, Senin.
Sementara
itu, Guru Besar Hukum Universitas Andalas (Unand), Saldi Isra,
menyebutkan, sejak semula memang posisi PBB disebut sangat tipis
kekurangannya dalam verifikasi.
Kondisinya tentu berbeda dan
sangat berbahaya jika kemudian ada parpol yang sangat jauh kelayakannya
dalam memenuhi persyaratan verifikasi, tetapi ternyata diloloskan oleh
pengadilan.
Karenanya, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
harus berhati-hati memutus soal tersebut. "Jangan sampai pengadilan
dijadikan jalan pintas karena ketidakmampuan memenuhi verifikasi
faktual," ujar Saldi.
Hasyim juga menyebutkan, proses hukum yang
melibatkan parpol lain di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetap
harus dilanjutkan sampai ada putusan.
"Untuk kasus lain, KPU sedang menghadapinya di PT TUN. Jadi, ditunggu saja putusannya," sebut Hasyim.