Empat Fraksi Resmi Menolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, - Empat dari sembilan fraksi di Badan Anggaran DPR yang menyatakan dengan komitmen tegas untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Empat fraksi tersebut adalah fraksi Gerindra, Hanura, PKS dan PDIP. Nurdin Tampubolon, anggota Fraksi Hanura mengatakan seharusnya pemerintah bisa mengoptimalkan pendapatan negara agar tidak mengalami defisit anggaran negara. Dengan demikian, kenaikan harga BBM tidak perlu dilakukan. "Kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM," kata Nurdin di Gedung Badan Anggaran DPR Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Nurdin menganggap bahwa kenaikan harga BBM tersebut hanya akan menyebabkan kenaikan inflasi. Pemerintah telah menargetkan bahwa inflasi setelah ada kenaikan harga BBM bisa mencapai 7,2 persen. "Padahal dengan tidak adanya kenaikan harga BBM saja, inflasi bisa mencapai 5,8 persen," tambahnya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra Fary Jemmy Francis mengatakan pihaknya juga menolak kenaikan harga BBM. Sebab dengan kenaikan harga BBM tersebut akan menyebabkan angka kemiskinan melonjak dan inflasi meningkat. "Kami juga tidak sepakat pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM karena itu sifatnya hanya pencitraan," tambah Fary.
Sikap senada juga dikatakan oleh anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia. Bagi Yudi, pemerintah saat ini dinilai tidak maksimal dalam mengelola kebijakan energinya. Sehingga impor migas melonjak dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Imbasnya, neraca anggaran juga defisit dan menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak maksimal dalam mengembangkan transportasi massal. "Menaikkan harga BBM bersubsidi mendekati puasa dan lebaran ini sangat tidak tepat. Pemerintah tidak punya kalkulasi matang soal kebijakan ini. Hal tersebut justru hanya menaikkan angka kemiskinan saja," kata Yudi.
Sikap serupajuga diambil oleh fraksi PDIP yang disampaikan oleh Sayed Muhammad Muliady. Fraksi PDIP masih mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi maka ada risiko kenaikan inflasi dan angka kemiskinan masyarakat.
Adapun lima fraksi lainnya sepakat untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Selanjutnya, hasil rapat final tentang Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) 2013 ini akan dibawa ke Rapat Paripurna Senin (17/6/2013) mendatang