Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah
menuding aparat keamanan tidak becus dalam mencegah aksi main hakim
sendiri yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI). Fahri menilai negara
gagal memberikan perlindungan bagi rakyatnya.
"Ketidakhadiran
negara dalam situasi darurat sudah terlalu sering dan kali ini bisa
merupakan puncak karena sudah mengarah pada perlawanan sipil," ujar
Fahri saat dihubungi, Senin (22/7/2013).
Menurut Fahri,
instrumen hukum sebenarnya sudah ada untuk menertibkan aksi main hakim
sendiri yang dilakukan ormas. Namun, penegakan dari aturan-aturan itu
dinilai tidak tegas.
"Lebih baik kita menunggu jawaban dan
kesigapan pemerintah dalam penegakan hukum. Kalau satu nyawa melayang
dan pemerintah diam saja, maka tidak akan ada jaminan bagi jutaan nyawa
lainnya," imbuh anggota Komisi III DPR ini.
Saat ditanyakan
tentang tindakan yang perlu diambil pemerintah untuk menertibkan ormas
yang kerap melakukan aksi main hakim sendiri, Fahri pun mengkritik cara
pandang itu. Menurutnya, publik seharusnya tidak menyoroti ormas.
"Tapi,
soroti pemerintah. Sama dengan korupsi jangan lihat koruptor terus.
Lihat KPK-nya. Kalau aparatnya enggak becus, ya semua jadi merajalela.
Pemerintahnya yang salah," tuding Fahri.
Sebelumnya, bentrok
antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah,
meletup Kamis (18/7/2013). Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Selain
korban tewas, dalam bentrokan itu, sedikitnya satu mobil yang ditumpangi
rombongan FPI ludes dibakar massa dan tiga mobil FPI lainnya dirusak
massa.
Peristiwa ini bermula saat rombongan FPI gabungan dari
Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Semarang, baru saja melakukan razia di
lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo. Sehari sebelumnya,
FPI juga merazia lokasi prostitusi di Sukorejo. Warga setempat kesal
atas ulah anggota FPI yang melakukan
sweeping di wilayah
mereka. Tindakan FPI dinilai menyinggung warga Sukorejo karena dianggap
main hakim sendiri, apalagi para anggota FPI bukanlah warga setempat.
