Terkait FPI Ahok Melunak EVA Sundara Makin Melunjak

Amran Nasution

Wakil Gubernur Jakarta Ahok semula coba memusuhi FPI. Tapi belakangan ia melunak. Mengapa?

Di mata anggota DPR dari Fraksi PDIP seperti Eva Kusuma Sundari organisasi massa Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) tak ada baiknya. Semuanya miring. Bagi Eva yang terlihat hanya sisi negatif ketika anggota FPI menyerbu rumah pelacuran, merazia minuman keras di warung desa, atau menggerebek perjudian liar.

Eva tak mau tahu bagaimana penduduk resah karena para pelajar dan pemuda desa menjadi korban minuman keras yang beredar bebas. Atau menjadi pelanggan rumah pelacuran dan perjudian liar. Belakangan peredaran Narkoba menambah parah generasi muda kita. Sementara itu aparat keamanan seakan tak berdaya.

Padahal untuk diketahui saja, di negara yang bukan berdasarkan Pancasila (yang tak mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama) seperti di Eropa atau Amerika Serikat, pelacuran, perjudian, atau peredaran Narkoba tak sebebas di sini.

Menjual minuman keras, misalnya, kepada anak di bawah umur di Amerika Serikat adalah kejahatan. Karena itu organisasi-organisasi semacam FPI tumbuh secara lokal di Amerika Serikat, di negara bagian tertentu.

Tapi bagi Eva, organisasi semacam FPI tak ada bagusnya dan harus dihabisi. Eva tak mempersoalkan Ormas lain, misalnya Ormas yang menyerang buruh yang berdemo menuntut haknya baru-baru ini. Itu tak ada masalah bagi Eva. Oleh karena itulah Eva hanya menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengimbau para kepala daerah agar bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) guna menjalankan program-programnya. Menurut Eva, imbauan itu disorientasi.

Kata Eva, badan hukum FPI tak jelas. Kemudian citra yang melekat pada FPI adalah ormas yang sering melanggar hukum. Seharusnya, kata Eva, Mendagri tak perlu memberi legitimasi pada posisi FPI itu.

"Mendagri disorientasi, membahayakan penegakan hukum di daerah dan pelaksanaan prinsip konstitusionalisme," kata Eva kepada wartawan 25 Oktober lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini tak habis pikir mengapa Mendagri tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang menurut dia tak masuk akal. Ia menuduh pernyataan itu merupakan bentuk ketakutan Gamawan (yang bekas Gubernur Sumatera Barat itu) pada FPI yang sempat mengancam akan merusak kantor Kemendagri beberapa waktu lalu.

"Supaya tak tanggung-tanggung, sekalian saja saya sarankan Pemda kerja sama dengan geng motor. Toh sama-sama berwatak premanisme," kata wanita berkulit hitam dengan tubuh tambun itu. Sangat jelas pernyataan Eva asal jeplak dan tak berdasar.

Pernyataan anggota DPR dari PDIP ini tampak penuh kebencian kepada FPI sekalian melakukan penyederhanaan masaalah. Dalam soal kekerasan, misalnya, Eva Kusuma Sundari lupa bagaimana di awal reformasi 1998 massa PDIP justru melakukan kekerasan di berbagai daerah.

Korbannya terutama adalah para aktivis Golkar. Bahkan ada kantor Golkar daerah yang sempat jadi koban pembakaran alias vandalisme. Di Jakarta, artis Renny Jayusman sempat merasakan kemarahan massa berbaju merah itu. Baju kuning Golkar Renny Jayusman sempat dilucuti massa ketika ia sedang mengikuti sebuah acara di Jakarta.

Bahkan Ketua Umum Golkar ketika itu dan Ketua DPR Akbar Tanjung sendiri punya pengalaman pahit dengan massa partai Eva Kusuma Sundari itu. Ketika menghadiri sebuah acara partainya di Jawa Tengah, mobil Akbar dikepung massa berbaju merah. Supirnya yang tangkas berhasil meloloskan mobil dari kepungan massa. Tapi tak urung mobil itu peyot di sana-sini kena timpukan batu. Kaca mobil pun pecah. Jelas perlakuan kepada Akbar Tanjung yang ketika itu Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPRRI adalah tindak anarkis.

Tapi tentu saja Eva Kusuma Sundari keberatan kalau PDIP dijuluki partai anarkis, dan Eva Kusuma Sundari sebagai pendukung partai itu keberatan digolongkan sebagai penganut anarkisme. Eva hanya melihat anarkisme ada di FPI karena dia tak suka Ormas itu. Orang seperti Eva Kusuma Sundari ini banyak ditemukan sekarang. Dia menyangka orang semua bodoh sehingga bisa terima pernyataan-pernyataan seenaknya sendiri.

Mestinya orang seperti Kusuma Sundari yang pernah belajar hukum mengerti kalau Indonesia negara hukum. Kalau massa FPI atau siapa saja melakukan tindakan di luar hukum mereka akan berhadapan dengan pengadilan. Klir. Toh selama ini sejumlah oknum FPI sudah pernah dituntut di pengadilan karena melakukan tindak kekerasan. Tapi orang seperti Kusuma Sundari ini mana mau tahu. Dia picingkan mata pada fakta-fakta yang ada. Yang penting, ia tak suka FPI (tampaknya karena alasan ideologis) maka FPI harus dilenyapkan.

FPI YANG MENOLONG KORBAN TSUNAMI

Tentu saja orang seperti Kusuma Sundari tak bisa memaksakan kemauannya kepada pemerintah atau kepada Departemen Dalam Negeri. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengimbau para kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, Ormas termasuk FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama Pemda dengan FPI bisa dilakukan untuk program-program yang baik.

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober lalu. Belakangan Gamawan lebih memperjelas pernyataannya dengan mengatakan kerja sama Pemda dengan FPI yang ia maksudkan di bidang keagamaan.

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, kata Gamawan, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak. Apalagi orang seperti Eva Kusuma Sundari ingin citra Ormas semacam FPI harus rusak.

Ia lupa ketika terjadi tsunami Aceh di tahun 2005, ketika Provinsi paling barat Indonesia itu porak-poranda dilanda gelombang laut yang naik ke darat. Di mana-mana mayat bergelimpangan di antara gedung-gedung dan bangunan yang berantakan.

Ketika itu ternyata bukan partai politik (termasuk partainya Eva Kusuma Sundari) yang bekerja menolong rakyat yang lagi menderita luar biasa. Yang datang ke sana adalah para aktivis FPI. Mereka bahu-membahu dengan rakyat setempat, polisi, dan anggota TNI, memberikan pertolongan kepada para korban. Mereka menggotong dan menguburkan mayat-mayat yang sudah membusuk. Coba tanya: di mana Eva Kusuma Sundari dan kawan-kawannya ketika itu?

Yang penting bagi Eva Kusuma Sundari, imbauan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) adalah salah dan itu dinilainya membingungkan.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok termasuk orang yang berpandangan serupa dengan Kusuma Sundari. Ahok bahkan menganggap pernyataan Mendagri bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya. "Dulu presiden minta bubarkan FPI, kata Pak Gamawan tak bisa karena FPI tak pernah punya izin. Itu bukan ormas. Eh tiba-tiba sekarang Gamawan suruh kita kerjasama dengan ormas, salah satunya FPI," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat, 25 Oktober lalu.

Basuki mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengeluarkan edaran agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan ormas resmi. Namun imbauan itu mengakibatkan keadaan makin tak jelas atas aturan sebelumnya. Ahok mengatakan, jika imbauan kerja sama dengan FPI diresmikan secara sengaja berarti Gamawan membangkang pada perintah presiden yang ingin membubarkan ormas besutan Habib Rizieq Sihab itu.

"Kan kami mesti bekerja sama dengan ormas yang resmi. Surat Edaran Mendagri dengan jelas mengatakan kerjasama dengan ormas yang resmi. Saya gak ngerti sekarang apakah sudah ada surat izin untuk FPI. Kalau ada, berarti yang mengeluarkan surat itu tak ikut perintah Pak SBY yang tadi dong," kata Ahok.

Ahok juga menegaskan sikap Pemerintah DKI Jakarta yang tak akan menjalin kerja sama dengan ormas anarkis. Bahkan, ia berani melawan jika ada ormas di Jakarta yang berkeliaran dan melalukan tindakan sewenang-wenang. "Prinsip kami siapa pun yang anarkis kami lawan, enggak ada yang anarkis di DKI. Kami taat pada konstitusi bukan pada konstituen," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Sikap Wakil Gubernur Ahok (seorang Kristen) terhadap Ormas Islam FPI itu ternyata tak sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi tak pernah membenci Ormas mana pun – termasuk FPI.

Jokowi menolak berpolemik lebih jauh soal saran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada kepala daerah untuk bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Tapi dalam setiap kesempatan, Jokowi selalu menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap bekerja sama dengan semua organisasi kemasyarakatan.

Jawaban itu selalu ia sampaikan ketika wartawan mencoba menggali lebih jauh tentang keinginan Jokowi bekerja sama dengan FPI.

Ketika wartawan menanyakan apakah Pemprov DKI akan mempertimbangkan latar belakang sebuah ormas yang akan diajak bekerja sama, Jokowi kembali menekankan bahwa kerja sama itu akan dilakukan dengan semua ormas.

"Sudah saya katakan, kami kerja sama dengan semua ormas," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (28/10/2013). Jokowi mengatakan, ia sudah menjalin kerja sama dengan ormas keagamaan. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang baik antara pemerintah dan ormas. "Saya ke Muhammadiyah, minta dibantu sosialisasikan program-program Pemda. Ke NU juga agar program kami sampai ke bawah," kata Jokowi.

Namun, saat ditanya tentang hubungan antara Pemprov DKI dan FPI, Jokowi kembali memberikan jawaban seperti sebelumnya. "Kami bekerja sama dengan semua ormas," ujarnya. Artinya, termasuk FPI.

Sikap Gubernur Jokowi itu sudah jelas. Yang repot sekarang tentulah Ahok, sang Wakil Gubernur. Apalagi sikap Sang Wagub menyerang FPI tentu saja menyebabkan Ormas yang memiliki para anggota militan itu bersiap-siap pula untuk menghadapi Ahok.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min, misalnya, menyatakan protes terhadap sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, terutama karena komentar Ahok menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Novel menilai Basuki sangat keberatan dengan imbauan Gamawan Fauzi agar setiap kepala daerah bekerja sama dengan ormas, tak terkecuali FPI. "Keterangan Mendagri inilah yang membuat Ahok gerah. Akhirnya, berkomentar keras dan menyudutkan FPI," kata Habib Novel kepada wartawan 26 Oktober lalu.

Oleh karena itu jika Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama tak mengubah sikapnya, FPI akan menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk turun dari jabatannya. "Kalau Ahok tak bisa mengubah sikap, kami minta ke DPRD untuk menggelar rapat atau apa punlah supaya Ahok bisa turun," ujar Novel.

Lebih lanjut Novel mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun melakukan demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta. Segala sesuatu tentang hal itu sedang direncanakan. Opsi lainnya, FPI akan mengirimkan delegasi untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki sendiri.

"Mungkin lewat delegasi, kalau kami tak bisa turun. Kami akan minta langsung diagendakan untuk bertemu tokoh-tokoh Islam dan berikan masukan untuk Ahok. Agar Ahok dapat berkordinasi dan berkerja sama dengan ormas Islam dan ulama," ujar Novel.

Tapi belakangan tampaknya sikap Wagub Ahok mulai bergeser. Dia mulai akomodatif terhadap Imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar kepala daerah menjalin kerja sama dengan ormas, termasuk dengan Front Pembela Islam (FPI). Kepada para wartawan yang menanyakan perubahan sikapnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tak punya masalah dengan FPI.

“Kami baik-baik saja sama FPI. Selama ini kan FPI membantu kami supaya tak ada lagi PSK (Pekerja Seks Komersial). Mereka bantu tugas Satpol PP,” kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, 24 Oktober 2013.

Masalah lain yang membuat Front Pembela Islam (FPI) harus berhadapan dengan Pemda DKI Jakarta adalah Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Lenteng Agung jelas kelurahan dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sedangkan Lurah Susan yang diangkat Jokowi-Ahok itu beragama Kristen. Akibatnya masyarakat Lenteng Agung terus-terusan melakukan demonstrasi. Menurut FPI, misalnya, keberatan masyarakat terhadap Lurah wanita yang beragama Kristen itu karena mayoritas penduduk beragama Islam sehingga tak mungkin Susan mewakili aspirasi warga dalam kegiatan keagamaan.

"FPI sangat menolak. Harga mati bagi FPI Jakarta Selatan untuk menolak keras Lurah Susan," kata Habib Novel Bamu'minin kepada wartawan. Menurut Novel selama ini, kepemimpinan di sana belum pernah dipegang Lurah beragama non-muslim.

Habib Novel menyangsikan kepemimpinan Susan dapat mewakili warga yang mayoritas Muslim. "Sangat tak mungkin Lurah Susan dapat mewakili aspirasi warganya. Wanita sudah punya keterbatasan, apalagi non-Muslim. Kami mau yang jadi Lurah di situ bisa turun langsung ke lapangan, ke masjid, karena di situ ada aktivitas pengajian," ujar Novel.

Untuk itu, FPI berencana melakukan Tabliq di Masjid Al-Kautsar Lenteng Agung, dengan tema '’Dampak Negatif Pemimpin Non-Islam Di tengah Mayoritas Islam'’. Habib Novel mengatakan dia akan hadir dalam acara itu

Selain itu, tabligh juga direncanakan untuk mengajak warga melakukan demo di Balaikota DKI Jakarta, beberapa waktu yang akan datang. "Kami akan menyikapi arogansi Wagub Ahok. Tapi bagaimana nantinya keputusan kami tentu saja bisa berubah," kata Novel. Apalagi belakangan ada kabar bahwa Pemda DKI segera akan memindahkan Lurah Susan dari Lenteng Agung. Selain itu, kabarnya Ahok pun mendapat peringatan dari pemimpin partainya, Gerindra.[