Dewan Shura HAMAS, badan tertinggi pembuat keputusan
kelompok pejuang Palestina itu, Senin malam (1/4), memutuskan di Ibu
Kota Mesir, Kairo, untuk memberi pemimpinnya saat ini Khaled Meshaal
masa jabatan baru, kata kantor berita resmi Mesir, MENA.
Proses pemilihan internal HAMAS tersebut dilakukan nyaris rahasia.
Pemilihan diselenggarakan di kalangan orang yang tinggal di wilayah
Palestina, lalu di kalangan anggota dan pendukung HAMAS di penjara
Israel dan anggota HAMAS di pengasingan.
Selama pertemuan pada Senin, Meshaal dipilih sebagai pemimpin
politbiro HAMAS secara aklamasi untuk masa jabatan baru, kata seorang
pejabat sebagaimana dikutip MENA.
Meshaal (56) telah memimpin biro politik HAMAS sejak 1996. Tahun
lalu, ia mengumumkan ia takkan mencalonkan diri untuk masa jabatan baru.
Namun sebelumnya beberapa sumber mengatakan kepada Xinhua --yang
dipantaun ANTARA di Jakarta, Selasa pagi-- Qatar, Mesir dan Turki
memohon kepada Meshaal agar tetap memangku jabatan, dan mengatakan bukan
waktunya buat dia untuk mundur.
Anggota Dewan Shura, termasuk mereka yang berasal dari Jalur Gaza
juga dilaporkan telah mendorong Meshaal agar menarik keinginannya untuk
mundur.
"Keputusan tersebut muncul dari saran Mesir dan Qatar, kendati ada
peraturan internal politbiro HAMAS. Berdasarkan peraturan itu, tak
seorang pun dapat memangku jabatan lebih dari dua kali masa jabatan
secara bertutur-turut," kata Abdel Qadder Yasseen, ahli politik
Palestina yang berpusat di Kairo, kepada Xinhua.
Sementara itu Ahmed Youssef, seorang pembantu Perdana Menteri HAMAS
Ismail Haneya, mengatakan Meshaal memiliki posisi berbeda di dalam
gerakan tersebut dan satu posisi penting di wilayah itu serta mendapat
penghormatan dari banyak negara, terutama Turki dan Mesir.
Tekanan atas Meshaal agar tetap memangku jabatan meningkat setelah ia
melakukan kunjungan bersejarah ke Jalur Gaza, yang dikuasai oleh
gerakannya sendiri, pada Desember 2012.
Awal tahun lalu, Meshaal meninggalkan pangkalan lamanya di di Ibu
Kota Suriah, Damaskus, dan menghindari tekanan dari Pemerintah Suriah
agar ia memihak Presiden Bashar al-Assad. Sejak itu, ia kebanyakan telah
menetap di Ibu Kota Qatar, Doha.