JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin menyayangkan tertundanya pelaksanaan
Ujian Nasional (UN) 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tingkat SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 Provinsi.
“Hal
ini secara psikologis akan mengganggu tingkat kesiapan siswa di 11
provinsi tersebut," kata Zainuddin di Jakarta, Senin (15/4/2013).
Menurut
Zainuddin, pelaksanaan UN setiap tahunnya terus mengalami penurunan
kualitas bahkan semakin jelek. "Ini mengindikasikan ketidaksiapan
pemerintah dalam melaksanakan UN,” ungkap Zainuddin.
Seperti
diketahui ke-11 propinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut
adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut
Zainuddin, penundaan ujian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika
pemerintah benar-benar serius dalam mengatur mekanisme persiapan teknis
berupa bahan pendukung, percetakan soal, pengepakan soal dan distribusi
materi ujian.
Legislator PKS ini berharap agar ke depannya
pelaksanaan UN ini dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara ujian
Independen yang dapat di regulasi oleh pihak yang kompeten.
Ia
mencontohkan bahwa ada beberapa negara yang pelaksanaan ujian dilakukan
oleh badan khusus (Exam Board) yang dilakukan pada masing-masing wilayah
dan hasilnya sangat bagus, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil
penilaiannya.
Zainuddin menambahkan bahwa negara seperti Amerika
maupun India, ujian tidak dilakukan secara nasional karena dianggap
tidak adil bagi siswa minoritas dan setiap negara bagian memiliki
standar yang berbeda. “Mereka melakukan ujian untuk wilayah
masing-masing yang disebut exit exam. Dengan demikian dari tingkat
kesiapan pelaksanaan ujian bagi siswa pun lebih baik, jelasnya.
Untuk itu Zainuddin meminta agar pemerintah mau mengatur ulang sistem
Ujian Nasional
bagi siswa. “Jumlah 33 provinsi yang ada saat ini tentu memiliki
standar mutu yang berbeda, dan hal ini sangat dimungkinkan penerapan
ujian dapat dilaksanakan pada tiap daerah. Adapun teknis pelaksananya
dapat dilakukan oleh lembaga Independent yang dapat diawasi oleh
pemerintah dan DPR," pungkasnya.