dakwatuna.com – Jakarta. Pemerintah sedang
merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Salah satu opsi
utama dengan menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi.
Demikian di ungkapkan oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha
Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013) lalu.
Anggota
Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mengatakan desakan menaikan harga BBM
bersubisidi terus mengemuka dan mendominasi wacana Pemerintah. “Struktur
harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah
utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus menerus
setiap tahun,” katanya dalam keterangannya, Rabu (10/4/2013)
Dalam
kesempatan itu Presiden SBY mengatakan saat ini pemerintah tengah
menggodok kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya banyak
alternatif yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah.
“Pemerintah
harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi tersebut
kepada masyarakat, sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang
dan dapat diberikan masukan yang efektif,” imbuh Rofi.
Legislator
dari Jatim VII ini menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras
menaikan BBM maka kompensasi tidak boleh berupa Bantuan Langsung Tunai
(BLT) seperti kebijakan pasca kenaikan BBM di masa lalu. Karena BLT
sesungguhnya itu tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat baik
di sektor konsumsi maupun sektor produksi. Karenanya lebih baik
kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi
baru dan terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur energi dan sektor
riil di masyarakat.
“Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan
migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus
terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus setiap tahun. Beberapa
pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi
dikalangan Pemerintah yang plin plan terhadap harga BBM bersubsidi, satu
waktu mengatakan naik namun beberapa waktu kemudian tidak akan naik.
Ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan
dengan matang” tegas Rofi.
Dalam APBN tahun anggaran 2013, alokasi
anggaran subsidi mencapai Rp316,1 triliun. Alokasi anggaran belanja
subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan disalurkan untuk
subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar
Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.
Jika
kenaikan BBM terjadi di tahun 2013 maka akan mendorong peningkatan
inflasi dan menambah beban masyarakat, mengingat belum lama ini kenaikan
tarif dasar listrik telah dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun.
(tbn)
Redaktur: Saiful Bahri
