Dua Masalah yang Bisa Picu PKS Keluar dari Koalisi

Update at Friday, May 24, 2013

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Siddiq mengakui, memang ada usulan dari berbagai pihak agar partainya ke luar dari koalisi pemerintah. PKS mengaku ada ketidaknyamanan.

"Tapi, Majelis Syura itu lebih fokus pada bagaimana menyikapi perkembangan isu kekinian yang diprediksi punya imbas ke PKS sebagai sebuah institusi. Dalam hal ini kasus hukum Pak Luthfi Hasan Ishaaq," kata Mahfud di Gedung DPR, Kamis 23 Mei 2013.

Namun, Mahfudz mengakui ada beberapa pertimbangan soal ketidaknyamanan PKS dengan pemerintah. Misalnya saja, dalam kasus suap impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut dia, saat ini mulai ada suara-suara yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggiring bahwa kasus tersebut ada keterlibatan institusi.

"PKS sebagai institusi baru akan merespons manakala proses hukum ini memang diarahkan sedemikian rupa sehingga nanti punya imbas pada institusi PKS. Ini kan banyak suara-suara yang mendorong KPK untuk menggiring ada keterlibatan institusi," kata dia.

Masalah kedua, kata dia, soal kenaikan harga bahan bakar mintak (BBM). Ada beberapa sikap pemerintah yang bertentangan dengan sikap PKS.

Pemerintah, kata dia, menggunakan pola baru di rencana kenaikan BBM, yakni dengan mendahulukan pembahasan mengenai skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Ini sebenarnya cara lain untuk menggiring partai-partai di DPR untuk terjebak pada pilihan setuju atau tidak dengan BLSM. Padahal implikasinya pada kenaikan BBM," kata dia.

Sebenarnya, kata dia, PKS setuju dengan kenaikan harga BBM, namun, disertai usulan-usulan agar problem energi ini tidak terulang. Tetapi, usulan PKS diabaikan setiap kali Pemerintah menaikkan BBM.

"Kami diminta dukungan dalam BBM misalnya, tapi semua usulan-usulan konsultif dan positif kami tidak pernah ditindaklanjuti. Lalu buat apa kami mendukung? Kami tidak mendapat respons positif terhadap usulan-usulan yang sebenarnya bisa memberikan solusi komprehensif," kata dia.

Namun, Mahfud, menegaskan sampai hari ini, partainya belum ada pembicaraan untuk ke luar dari koalisi. "Sampai hari ini nggak ada pembicaraan keluar atau nggak keluar. itu bisa terjadi kapan saja," ujar dia.