KUDETA MESIR : Begini Pandangan Orang China terhadap Krisis Mesir

BEIJING — Sebagai salah satu negara maju di Afrika, krisis politik di Mesir tentu saja menjadi perhatian dunia. Tak terkecuali warga Republik Rakyat China yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak di Planet Bumi.
Lalu bagaimana pandangan orang China terhadap krisis politik di Negeri Piramida itu? Berikut ini adalah ulasan yang dipublikasikan Kantor Berita Xinhua sebagaimana diterjemahkan Kantor Berita Antara, Jumat (12/7/2013).
Presiden sementara Mesir, Adli Mahmoud Mansour, belum lama ini mengumumkan serangkaian tindakan guna mencegah kerusuhan dan meredakan ketegangan di negaranya. Nyatanya, situasi politik di negeri tersebut tetap belum stabil. Kalau saja semua pihak mau menghentikan kerusuhan dan memulai dialog, Negara Piramida tersebut bisa terhindar dari kemelut yang terus berkecamuk.
Banyak pengulas mengatakan empat tanda tanya besar masih menyelimuti kancah politik Mesir saat ini. Pertanyaan pertama adalah, “Bagaimana presiden terguling Mohamed Morsi akan ditangani?”
Sejak Mohamed Morsi digulingkan oleh militer pada 3 Juli, keberadaannya tak diketahui sampai Rabu (10/7/2013), ketika Pemerintah Mesir akhirnya menyiarkan informasi terkini mengenai dia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Badr Abdelatty memberitahu wartawan bahwa presiden terguling tersebut saat ini ditahan di satu “tempat aman, demi keselamatannya”.
Banyak pengulas mengatakan dalam situasi rusuh, militer Mesir mungkin membiarkan Morsi “muncul” terlalu dini. Terlebih lagi, militer melandasi alasan bagi penggulingannya karena “penampilan buruk Morsi” dalam menangani krisis dalam negeri selama satu tahun belakangan.
Mereka menyatakan cara militer dan pemerintah peralihan menangani Morsi akan mempengaruhi proses perundingan politik di Mesir, sebab Morsi tidak melanggar hukum apa pun sebagai presiden terpilih dalam proses yang sah.
Pertanyaan kedua adalah, “Bagaimana Ikhwanul Muslimin akan bereaksi?”
Pemerintah Mesir, Rabu lalu memerintahkan penangkapan pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie dan beberapa anggota senior lain, dengan tuduhan menghasut kerusuhan di Ibu Kota Mesir, Kairo. Setelah penggulingan Morsi, Badie menyeru semua pendukungnya untuk menjanjikan nyawa mereka guna melindungi Morsi.
Ikhwanul Muslimin terus menyelenggarakan demonstrasi besar guna menentang pemerintah peralihan, dan menyerukan pemulihan jabatan Morsi sebagai presiden. Banyak pengulas mengatakan ada dua pilihan bagi Ikhwanul Muslimin, yakni melanjutkan perlawanan, atau berkompromi dan berharap bisa kembali dalam pemilihan anggota parlemen dan presiden Mesir mendatang.
Pilihan pertama akan mengakibatkan Ikhwanul Muslimin menghadapi penindasan dari militer yang tak baik bagi stabilitas situasi di Mesir serta masa depan politik kelompok itu. Namun, dengan menilai situasi saat ini, Ikhwanul Muslimin takkan “diam saja dan menelan penghinaan serta penistaan” dalam jangka pendek.
Pertanyaan ketiga adalah, “Apakah peralihan politik akan berjalan mulus?”
Adli Mansour menunjuk tokoh utama Front Penyelamatan Nasional (NSF) Mohamed ElBaradei sebagai Wakil Presiden Urusan Luar Negeri dan mantan menteri Hazem AL-Beblawi sebagai perdana menteri di pemerintah peralihan. Ia juga telah menetapkan jadwal bagi pemilihan umum awal tahun depan.
Semua tindakan itu mengirim sinyal positif bagi perujukan, tapi tak diketahui apakah kekuatan Islam yang diwakili oleh Ikhwanul Muslimin akan mengakui semua tindakan tersebut. Menurut beberapa laporan, Al-Beblawi bermaksud bekerja sama dengan Ikhwanul Muslimin dalam menyusun pemerintah sementara, dan menjanjikan kelompok itu beberapa jabatan menteri.
Namun, juru bicara Ikhwanul Muslimin mengatakan organisasi tersebut tak menerima “uluran persahabatan” yang dilakukan oleh pemerintah sementara. Media setempat melaporkan Al-Beblawi berharap bisa menyatukan kekuatan Islam untuk membentuk kabinetnya. Namun, surat penangkapan terhadap Badie membuat keinginannya sulit dilaksanakan dalam jangka pendek.
Pertanyaan keempat adalah, “Seperti apa masa depan demokrasi di Mesir?”
Rakyat Mesir menggulingkan rezim Hosni Mubarak pada Februari 2011, atas nama demokrasi, dan sekarang presiden terpilih juga digulingkan. Banyak pengulas mengatakan penggulingan itu menjadi kemunduran bagi demokrasi dan melukai kepercayaan rakyat Mesir pada demokrasi.
Setelah Morsi memangku jabatan, kekuatan Islam telah memperoleh kekuatan di dalam organisasi nasional dengan langkah yang terlalu cepat buat mereka guna menangani kebutuhan kekuatan sekuler, yang akhirnya mengakibatkan keambrukan kekuatan agama. Penggulingan presiden yang sah oleh militer dan oposisi telah meletakkan masalah tersembunyi bagi masa depan demokrasi di Mesir.
Banyak pengulas mengatakan satu-satunya jalan ke luar dari krisis saat ini ialah semua pihak di Mesir mesti menghentikan kekerasan sesegera mungkin dan memperlihatkan ketulusan bagi dialog politik.