JAKARTA -- Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI)
mendesak Pemerintah Indonesia untuk memprotes keras terhadap aksi junta
militer Mesir.
Sekjen (MIUMI) Bachtiar Nasir menegaskan, apa yang terjadi di Mesir
saat ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan,
sekaligus pelanggaran HAM berat.
Tercatat 200 korban jiwa melayang dan 4000 orang luka-luka ditembak
secara membabi buta oleh militer dan aparat kepolisian Mesir. Hal ini
menjadi perhatian dunia, terutama Indonesia yang mempunyai hubungan yang
baik dengan negara Mesir.
“Rakyat demonstran yang menuntuk hak pemerintah yang sah dan
terpilih secara demokratis di tembaki bagian dada hingga kepala. Tentu
hal itu bukan lagi tembakan peringatan, melainkan aksi tembakan
pembunuhan”, ujar Bachtiar, saat melakukan konferensi pers, di Jakarta,
Senin (29/7).
Dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memainkan perannya
untuk memberikan pengaruh terhadap Mesir. Bukan sekedar peduli dan
jaminan keamanan WNI di Mesir. Perlu di ketahui, Mesir merupakan negara
pertama yang mengakui kemerdekaan RI di 17 Agustus 1945.
“Indonesia memiliki utang sejarah yang begitu besar. Oleh sebab itu,
saat inilah yang tepat bagi negara kita untuk membayar lunas utang
tersebut,"tegasnya.
Menurutnya, pembantaian terhadap demonstran yang berunjuk rasa damai,
merupakan peristiwa paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Oleh sebab itu, harus ada campur tangan dunia, termasuk Indonesia,
untuk menghentikan kekejaman junta militer Mesir bersama kekuatan dunia
lainnya untuk membawa masalah ini ke dewan HAM Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyeret pelaku kekejaman tersebut ke Pengadilan
Internasional.
MIUMI mengutuk keras peristiwa tersebut terjadi dan mempertanyakan
kenapa rezim Arab di Mesir dan Suriah lebih suka membantai rakyatnya
sendiri daripada melawan tentara Zionis Israel. Tentara Zionis Israel
telah berkali-kali melakukan agresi militer terhadap Gaza dan melanggar
garis batas internasional Negara Arab tetangganya.
