Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera menilai usulan pemerintah bahwa gubernur sebaiknya dipilih
oleh DPRD provinsi, tidak tepat, demikian disampaikan anggota Komisi II
DPR Aus Hidayat Nur.
"Secara umum pendapat ini diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi
II DPR RI. Tapi Fraksi PKS masih ingin kedua-duanya dipilih langsung
oleh masyarakat, baik gubernur maupun bupati wali kota," kata Aus di
Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, masyarakat masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung.
"Semangat demokrasi yang tumbuh di tengah masyarakat jangan diganggu
karena akan kecewa kalau ada perubahan dan hal itu bisa menimbulkan
hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Aus.
Meski demikian, ia mengakui, dari sisi anggaran pemilihan gubernur oleh DPRD lebih hemat dibandingkan pemilihan langsung.
Setidaknya dana yang bisa dihemat jika gubernur dipilih oleh DPRD, yakni sekitar Rp6 triliun.
