BBM Harga Berkeadilan, Berpoco-poco | MILITAN SEJAHTERA Online

Pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi sebagaimana usulan banyak pihak, kisaran kenaikan itu tidak akan melebihi Rp 6.500,- perliter, namun sebelum harga itu dinaikan, pemerintah menunggu kepastian tersedianya dana kompensasi yang telah diajukan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Tentang kenaikan itu, Pemerintah lebih memilih pelaksanaannya dengan harga tunggal, tetapi pihak konfederasi perburuhan seluruh Indonesia telah merencakan akan menolaknya karena berdampak akan menyusahkan para buruh dan masyarakat kurang mampu.
Tentang BBM bersubsidi itu, sebelumnya pemerintah telah berencana akan memberlakukan dua harga, namun dengan pertimbangan kesulitan dalam pelaksanaannya, maka opsi dua harga itu tidak menjadi pilihan lagi.
Karena BBM itu menyangkut kehidupan orang banyak, maka wajar saja akan ada berbagai tanggapan dan sikap terkait dengan rencana kenaikan BBM bersubsidi itu, apalagi bila dikaitkan dengan nilai bisnisnya, ada sekitar Rp 196 triliun dana APBN yang dialokasikan untuk kepentingan subsidi BBM itu, uang sejumlah itu sangat mengiurkan sekali untuk digarong.
Pernah salah satu harian terbesar dinegeri ini secara tersamar memberitakan bahwa perbedaan harga yang sangat besar antara BBM bersubsidi dengan non bersubsidi telah mendorong banyak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyeludupan besar-besaran, inilah salah satu bentuk penggarongan dan barangkali dengan kekuatan modalnya para pihak itu telah ikut bermain, berupaya agar BBM bersubsidi harganya tidak naik, sebab setiap kenaikan itu akan mempengaruhi kepentingan bisnisnya, barangkali itulah kemungkinan yang menjadi penyebab BBM bersubsidi itu gonjang-ganjing berpoco-poco, dan kelompok ini memanfaatkan keawaman masyarakat tentang itu.
Apabila pemerintah memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi, maka harga manakah yang berkeadilan terhadap masyarakat, ini adalah pertanyaan yang wajar
Masyarakat berpendapatan kurang seperti para buruh, petani, pedagang kecil dan para mahasiswa adalah kelompok yang paling banyak menjadi pengguna sepeda motor dan angkutan umum terutama non ac. Mobilitas motor dikalangan masyarakat ini sangat tinggi. Sepeda motor bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum atau tidak ada jalan rayanya. Kendaraan bermotor bisa masuk menyelusuri gang-gang sempit diperkotaan, dan dengan menggunakan motor para pedagang bermodal kecil bisa menjambangi para pembelinya yang bertempat tinggal digang-gang sempit diperkotaan, dengan motor para pengojek bisa mengantarkan penumpangnya yang beralamat digang sempit dan kemana saja, dan motor juga bisa menjangkau sampai kedesa diatas bukit, menyeberangi sungai yang tidak berjembatan, menjelajah perkebunan rakyat ditengah hutan, ditengah sawah dan sebagainya, dan dengan motor telah berkarung-karung hasil panen serta berbagai hasil perkebunan rakyat yang diangkut keluar yang tidak hanya kejalan raya, tetapi kadang kala juga sampai kedalam los dipasar tradisionil atau sebaliknya. Pelaku dalam kelompok ini adalah para masyarakat berpenghasilan kurang, dan apabila BBM bersubsidi jadi dinaikan dengan memberlakukan harga tunggal, maka kelompok inilah yang paling menderita akibat dampaknya tanpa ada yang terlewatkan. Kenaikan harga BBM itu akan mendorong harga-harga kebutuhan lain naik berlipat kali, sedangkan dari sisi pendapatan tidak segera bisa menyesuaikan, karena penghasilan mereka sangat tergantung dari pengepul atau para pemodal yang jumlahnya terbatas.
Kompensasi yang diberikan pemerintah, tentu tidak akan seketika bisa diterima, ada prosedural, ada birokkrasi, ada kecurangan, ada kesenjangan waktu, tidak merata, salah sasaran yang disengaja demi kepentingan dan lain sebagainya. Nah disinilah ketidak adilannya, kenaikan BBM berdampak langsung kepada masyarakat berpenghasilan kurang tanpa pengecualian, namun kompensasi yang dibagikan sering tidak tepat sasaran dan kadangkala telah mengalami penyunatan.
Ilustrasi diatas adalah sekedar gambaran dampak kenaikan BBM bersubsidi dengan memberlakukan harga tunggal, dan bagi masyarakat yang berkecukupan, kenaikan harga BBM itu tidak akan berdampak besar apalagi sampai menyesengsarakan. Apabila pemerintah memberlakukan dua harga untuk kenaikan harga BBM bersubsidi itu, kira-kira bagaimana dampaknya kepada masyarakat berpenghasilan kurang ?
Apabila diasumskan kenaikan harga BBM bersubsidi itu menjadi Rp 6.000,-/liter, dengan perbandingan jumlah antara kendaraan pribadi dengan angkutan umum berkisar tujuh puluh lima persen berbanding dua puluh lima persen, maka dengan tangki bervolume 10.000,- liter, total pembelian SPBU akan menjadi sebesar Rp 60 juta,- Dengan pembelian itu bilamana harga BBM bersubsidi untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum tetap dipertahankan seharga Rp 4.500,-/liter, maka harga BBM untuk kendaraan pribadi akan menjadi Rp 6.500,- /liter. Harga BBM bersubsidi untuk motor dan angkutan umum itu masih memungkinkan untuk diturunkan lagi menjadi sebesar Rp 4.000,-/liter, dengan harga itu maka harga untuk kendaraan pribadi akan menjadi Rp 6.667,-/liter.
Harga Rp 6.500,- liter ataupun Rp 6.667,-/liter, belum berdampak terhadap masyarakat berkemampuan. tetapi bilamana pemerintah memilih menurunkan lagi harga BBM bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan kurang mampu menjadi Rp 4.000,- liter, maka akan menuai tudingan pencitraan.
Dua harga Rp 4.500,- dan Rp 6.500,- itu adalah harga berkeadilan, memenuhi kepentingan semua pihak, kepentingan pemerintah terpenuhi, subsidi yang diberikan berkeadilan dan dinikmati oleh semua pihak tanpa terkecuali, dampak terhadap inflasi juga kecil, karena tidak mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, menutup celah penyeludupan, karena perolehan dari Pertamina telah sebesar Rp 6.000,- /liter, sehingga mempersempit perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan non bersubsidi, dan pihak SPBU juga akan menghindari kecurangan karena mudah terpantau dan juga sama dengan bunuh diri.
Pemberlakuan dua harga berkeadilan diatas untuk jenis solar dan premium sangat mudah dilaksanakan disetiap SPBU baik yang dikota maupun diluar kota/desa dan tanpa berbiaya lebih banyak, konsumen premium terbanyak adalah kendaraan pribadi, sedangkan konsumen solar terbanyak adalah pabrik, kendaraan perusahaan, kapal laut, kereta api, angkutan umum berfasilitas ac ( bis eksekutif/ dan travel ), sedangkan kendaraan umum konsumen solar hanya berkisar lima belas porsennya. Untuk angkutan umum berfasilitas ac sudah selayaknya tidak mengkonsumsi jenis BBM bersubsidi, karena menawarkan kemewahan, kenyamanan dan keamanan.
Dengan memberlakukan dua harga itu, secara tidak lansung akan memberikan keuntungan yang memihak kepada kelompok kurang mampu, karena beban kehidupan tidak bertambah, tetapi mendapat kompensasi dalam bermacam bentuk.
Tetapi karena BBM bersubsidi itu menyangkut kepentingan pemodal besar, maka demi kepentingan bisnisnya, perilaku birokrasi yang buruk telah dijadikan celah untuk mencegah kenaikan itu. Melalui birokrasi yang buruk itu hal yang mudah bisa menjadi sulit, pelayanan dua harga yang semestinya bisa dilakukan disetiap SPBU dengan mudah, dipersulit dengan rekayasa membeda-bedakan perlakuan dua harga itu, ada SPBU yang ditunjuk hanya melayani BBM bersubsidi untuk motor dan kendaraan umum non ac, ada yang ditunjuk untuk melayani harga campuran, dan juga ada yang hanya melayani kendaraan non umum/motor. Dampak dari beda perlakuan itu tentu akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan dimasyarakat, ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, SPBU yang melayani harga penjualan Rp 4.500,- akan diuntungkan sekali, karena laris manis meski rawan kekacauan serta celah penyeludupan juga besar, sebaliknya SPBU yang lain akan sepi pembeli sehingga berbiaya tinggi. Dengan dalih kekacauan dan kebingungan itu, disimpulkan BBM dengan dua harga sulit dilaksanakan dan pemerintah menggembalikan pembahasan BBM bersubsidi itu dengan skenario baru kepada DPR.
Cara itu diperkirakan akan berlanjut sampai berakhirnya masa pemerintahan SBY yang tinggal kurang lebih dua belas bulan kedepan, namun gonjang-ganjing BBM bersubsidi itu telah mengakibatkan masyarakat kecil menjerit akibat kenaikan harga-harga barang kebutuhan dan antri kelangkaan BBM. Begitulan pemerintahan SBY yang sangat bertalenta menjalankan managemen berpoco-poco, pengelolaan BBM bersubsidipun dibuat beroco-poco, maju-mundur, kiri-kanan, dan sekarang kembali kelangkah awal di DPR, mirip pembahasan BBM ditahun 2012 yang lalu.

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/23/bbm-harga-berkeadilan-berpoco-poco--558545.html