Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengekspos temuan
narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil
Mochtar.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PKS Al Muzzammil Yusuf di Jakarta, Rabu
(9/10), mengatakan barang bukti temuan KPK yang tidak relevan dengan
tindak pidana korupsi sebaiknya tidak langsung diekspos ke media massa
sebelum ada penelitian dari pihak yang berwenang.
Al Muzammil mengatakan, untuk menjaga citra dan kehormatan, KPK lebih
berhati-hati dalam menyampaikan barang bukti ke publik. “Jika barang
tersebut bukan milik beliau, itu tentu sudah merusak citra dan martabat
beliau. Media dan publik sudah menghakimi beliau sebelum diketahui siapa
pemilik dan penggunanya,” kata Al Muzammil.
Apalagi, hasil tes urine dan rambut Akil oleh Badan Narkotika Nasional
(BNN) memastikan Akil Mochtar negatif menggunakan narkoba. “Jika Akil
negatif, siapa pemilik narkoba itu? Apakah BNN sudah meneliti sidik jari
di narkoba tersebut? Pihak Kepolisian dan BNN harus segera menyidik
kepemilikan narkoba yang ditemukan di ruangan Akil. Jangan sampai ada
pihak ketiga yang menunggangi proses penegakan hukum ini,” ujarnya.
Menurut Muzzammil, jika penyidikan Kepolisian dan BNN tidak dapat
membuktikan Akil Mochtar sebagai pemilik dan bukan pengguna narkoba,
diduga ada pihak tertentu yang menyusupkan barang bukti itu ke ruang
kerja Pak Akil.
“Modus penyusupan barang haram ini bisa menimpa siapapun dan sangat
efektif menjadi alat pembunuhan karakter. Bisa jadi ada pihak tertentu
yang menyusupkan narkoba saat mengetahui adanya penangkapan,” ujarnya.
Agar dugaan penyusupan barang bukti itu tidak ditujukan kepada penegak
hukum, Muzzammil menyarankan agar penggeledahan terhadap pakaian dan
barang-barang yang dibawa penyidik yang melakukan penggeledahan menjadi
bagian dari standar prosedur yang baku dalam persiapan penggeledahan.
“Jadi setiap penyidik yang melakukan penggeledahan dari instansi manapun
baik KPK, kepolisian, kejaksaan, BNN harus diperiksa satu persatu untuk
memastikan semuanya bersih. Sehingga publik tidak mencurigai ada
penegak hukum yang bermain,” paparnya.
