Inilah Alasan Fraksi PKS Desak SBY Memberhentikan Gubernur Malut

Update at Tuesday, September 10, 2013

Ternate – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku Utara (Malut) mendesak Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera memberhentikan Gubernur Malut, Thaib Armaiyn sebelum masa jabatannya habis pada 29 september 2013.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS Malut, Saiful Ahmad dalam Jumpa Pers di Media Center PKS di Gang Gufasa 1 Perumnas Kota Ternate pada Minggu (8/9) petang .

Menurut Saiful, Fraksi PKS mendesak Presiden melalui Mendagri agar segera mencopot Gubernur Thaib Armaiyn sebelum masa jabatannya habis pada 29 September 2013 dan segera menunjuk karaterker sebelum pelaksanaan Pilgub putaran Ke-2″.ujarnya

Selain itu, Saiful juga mendesak kepada seluruh fraksi di DPRD Malut untuk melakukan Mosi tidak percaya pada gubernur Malut, juga Mendesak kepada penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPUD,Bawaslu,dan pengaman Pilkada dalam hal ini Polri, untuk bekerja secara Profesional dan tidak terpengaruh dengan isu-usu yang menyesatkan menjelang Pilgub Putaran Ke-2.”Imbuhnya

Saiful juga,Mendesak kepada aparatur Pemerintah terutama birokrat pemerintah daerah Malut, agar tetap Netral bekerja sesuai dengan Profesinya masing-masing menjelang Pilgub Putaran Ke-2 nantinya.

Saiful menambahkan, alasan dari Fraksi PKS mengeluarkan pernyataan ini, karena Gubernur dinilai telah melanggar Sumpah Janji Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal ini sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah serta Undang-undang Pemilihan Umum. Menurutnya, jika diurutkan dalam peraturan Pemerintah tentang pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Daerah.”Terangnya.

Selain itu, menurut saiful,alasan PKS untuk mencopot Gubernur . Karena laporan yang masuk di Fraksi PKS malut dari berbagai unsur masyarakat, bahwa gubernur sudah tidak Netral lagi atau tidak independen lagi, ini terbukti dengan mengarahkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon pada forum resmi dengan mengajak memilih kandidat tertentu.

Selaku pejabat negara ataupun dia menyatakan secara pribadi namun disampaikan di tempat umum, hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam sebuah kunjungan resmi.”Tutup Saiful.