Menanti Sikap Ksatria SBY dalam Kasus Ibas

INILAH.COM, Jakarta - Rumor soal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menerima uang dari Nazaruddin dibenarkan Yulianis, bekas Wakil Direktur Keuangan Permai Group, perusahaan milik Nazaruddin. SBY harus merespons keterangan Yulianis ini.

Sikap ksatria Presiden SBY dalam kasus yang ditudingkan pada anaknya Ibas Yudhoyono diharapkan muncul dengan mempersilakan aparat penegak hukum mengusut dugaan penerimaan duit dari Nazaruddin.
"Perlu juga SBY memberi imbauan ke KPK untuk memeriksa anaknya (Ibas Yudhoyono) biar tidak tersandera," ujar Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (18/3/2013).
Lebih lanjut bekas aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menegaskan, KPK harus berani melakukan penyelidikan atas pernyataan Yulianis yang menyebut Ibas Yudhoyono menerima uang sebesar US$200 ribu dari Nazaruddin. "Kalau KPK tidak berani melakukan penyelidikan atas uang US$ 200 ribu ini, berarti KPK melakukan tebang pilih," tegas Uchok.
Menurut Uchok jangan sampai muncul kesan di publik, KPK sangat ganas dan tajam melakukan penyidikan terhadap koruptor yang anti-penguasa. Namun, imbuh Uchok, KPK begitu lembut dan tutup mata seolah-olah itu kejadian biasa-biasa saja yang tidak ada hubungannya dengan korupsi jika menimpa para penguasa.
"Hal ini akan mengakibatkan KPK sebagai lembaga antikorupsi menjadi buruk. Dan semoga publik tidak melakukan plesetan KPK menjadi Komisi Pesanan Kekuasaan," sindir Uchok.
Sebelumnya, Kamis (14/3/2013) pekan lalu, usai menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, bekas Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis membenarkan bila Ibas Yudhoyono menerima US$200 ribu dari Permai Grup. "Benar, uang US$200 ribu kepada Ibas itu terkait kongres (Partai Demokrat) di Bandung. Saya yakin," kata Yulianis.
Pernyataan Yulianis ini mengkonfirmasi dokumen yang telah beredar Kamis 28 Februari 2013 lalu. Dokumen beredar di kalangan wartawan tentang aliran dana dari Nazaruddin ke Ibas Yudhoyono. Dalam dokumen tersebut disebutkan pada 29 April 2010 Ibas menerima dana dari Kas Amir sebesar US$100. Nominal yang sama juga diberikan pada kesokan harinya pada 30 April 2010 kepada nama yang sama yang tak lain putra Ibu Ani Yudhoyono itu.
Sementara Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan pihaknya belum merasa perlu memanggil putra bungsu Presiden SBY itu ke KPK. "Saya informasikan, hingga hari ini kami masih belum memeriksa yang bersangkutan," ujar Johan di Kantor KPK, Senin (18/3/2013).
KPK, kata Johan, sudah mendapatkan informasi dari Yulianis terkait dengan Ibas Yudhoyono. Johan mengatakan KPK saat ini tengah memvalidasi keterangan dari Yulianis. "Keterangan soal Yulianis sudah pernah disampaikan ke penyidik. Tentu itu akan kami validasi dan sampai saat ini kami terus melakukan validasi," cetus Johan.
Pengacara Nazaruddin Elza Syarief mengaku terkejut dengan pernyataan Yulianis terkait putera bungsu Presiden SBY itu. Karena selama masa persidangan baik di sidang Nazaruddin maupun Neneng Sri Wahyuni, Yulianis tidak pernah membicarakan soal Ibas Yudhoyono. "Waktu sidang Neneng sama Nazar, dia tidak ngomong begitu," ucap ELza akhir pekan lalu.
Sebelumnya, Ibas Yudhoyono membantah keterangan Yulianis bila dirinya menerima uang dari Nazaruddin terkait Kongres Partai Demokrat. Ia mengaku tidak mengenal Yulianis termasuk Mindo Rosalina Manulang. "Saya tidak mengenal Yulianis. Saya juga tidak mengenal Mindo. Tuduhan tersebut sudah mencemarkan nama saya. Sudah saya katakan sebelumnya, 1.000 persen itu tidak benar," ujar Ibas melalui siaran pers pekan lalu.
Jika tudingan Yulianis benar sebagaimana yang disampaikan serta merujuk dokumen yang beredar di publik terkait penerimaan uang sebesar US$200 ribu, Ibas patut diduga melakukan tindak pidana gratifikasi karena peristiwa tersebut terjadi pada 29-30 April 2010 yang juga berarti saat Ibas menjadi anggota DPR RI. Ibas resmi menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Secara resmi Ibas Yudhohyono baru mundur dari anggota DPR pada 14 Februari 2013 bulan lalu.
Dalam situasi ini publik menunggu sikap presiden SBY baik dalam kapasitas sebagai Presiden RI, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat termasuk ayah kandung Ibas Yudhoyono. Publik berharap SBY bersifat ksatria dengan mengimbau KPK untuk memeriksa putranya dan mempersilakan Ibas untuk memberi keterangan sejelas-jelasnya kepada penyidik KPK terkait tudingan Yulianis.
Keteladanan dari Presiden SBY dalam kasus ini diharapkan menjadi bukti konkret dukungan penuh Istana terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Pada awal pekan lalu (11/3/2013) Presiden SBY mengimbau kepada elit politik untuk mendukung kinerja KPK.
"Ini kesempatan yang baik karena KPK ada di sini (Istana), mari kita terus dukung KPK dengan penuh. Pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas nasional. Kita harus memberikan trust dan kepercayaan kepada KPK," kata SBY saat itu.
Keteladanan Presiden SBY dalam kasus ini diharapkan muncul sebagai perwujudan dukungan penuh terhadap KPK. Sebagai jenderal purnawirawan, publik berharap sikap ksatria SBY muncul dalam merespons tudingan terhadap Ibas Yudhoyono. [mdr]

Sumber : Inilah.com