Pandangan Islam Mengenai Wanita | MILITAN SEJAHTERA Online

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu diantaranya adalah kedangkalan pengetahuan Agama, sehingga tidak jarang agama Islam diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan.

Pandangan Islam Menyangkut Wanita dari Hak-haknya dalam berbagai bidang.

Secara umum surah An-Nisa ayat 32 menunjuk kepada hak-hak perempuan ;
“bagi lelaki hak (bagian)dari apa yang di anugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang di anugerahkan kepadanya”
Berikut ini beberapa hak wanita dalam berbagai bidang;
Hak-hak wanita dalam politik
Ayat yang mengatur hak wanita dalam berpolitik salah satunya dalam surat At-Taubah:71
“dan orang-orang yang beriman,lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagaian yang lain.mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf,mencegah yang munkar,mendirikan sholat,menunaikan zakat,dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Kata awliya’, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa.
Kepentingan kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik, sosial maupun ekonomi.
Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.
Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).
Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay’at(janji setia kepada Nabi dan ajarannya), seperti para laki-laki sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.
Bai’at disebutkan para ulama sebagai bukti para wanita mempunyai kebebasan untuk memilih segala pilihan yang terkait dengan kehidupan mereka dan hak mereka.
Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada beberapa orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan ‘Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Jamal (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.
Hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan
Jika menelaah keterlibatan wanita dalam pekerjaan, Islam membolehkan para wanita bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.
Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan.
Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi saw. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay196 –istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.
Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah Al-’Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.
Hak dan Kewajiban BelajarTerlalu banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang perintah dan kewajiban untuk belajar. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar,
Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan… Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34).
Menuntut ilmu adalah kewajiban semua muslim dan muslimah. Para wanita telah menyadari kewajiban tersebut dengan meminta kepada Nabi untuk menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.
Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa’, Rabi’ah Al-Adawiyah, dan masih banyak yang lainnya.
Wanita yang menuntut ilmu bukan hanya bagi wanita yang merdeka. Para budak dan para wanita yang mempunyai status sosial yang rendah pun memeiliki hak untuk menuntut ilmu. Bahkan banyak yang menjadi cendikiawati.
Dalam Islam sendiri, wanita yang baik adalah wanita yang mampu mengoptimalkan kehidupannya sendiri sesuai dengan ajaran yang ada di Al Quran dan Hadist, menjalankan hak dan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah, seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya.
Maka dari itu, di zaman sekarang ini kita sebagai umat agama Islam, tidak boleh membedakan hak dan kewajiban para wanita dengan pria. Karena di dalam Al Quran, yang dijadikan pedoman bagi umat Islam tertuliskan sabda Allah SWT bahwa pria dan wanita itu diciptakan dengan hak dan kewajiban yang sama.
Dalam hal ini, Allah telah menetapkan rambu-rambu bagi perempuan dalam beraktivitas politik. Islam telah memberikan batasan dengan jelas dan tuntas mengenai aktivitas politik perempuan. Diantaranya:
a. Hak dan kewajiban Baiat.
Pada masa ini, perempuan diharapkan bangkit dari berbagai problem yang selama ini menyelimuti mereka. Seperti adanya diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual, kemiskinan, dll. Sistem demokrasi memandang, bahwa permasalahan ini hanya dapat diselesaikan dengan keterlibatan perempuan dalam politik praktis. Seperti menjadi aleg, menteri atau bahkan presiden. Lantas, bagaimana sejatinya peran politik perempuan Ummu Athiyah berkata:”Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW lalu beliau membacakan kepada kami agar jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan melarang kami untuk niyahah (meratapi mayat). Karena itulah salah seorang perempuan dari kami menarik tangannya (dari berjabat tangan), lalu ia berkata,”Seseorang telah membuatku bahagia dan aku ingin membalas jasanya.”Rasulullah tidak berkata apa-apa, lalu perempuan itu pergi kemudian kembali lagi.” (HR. Bukhari). Ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa di hadapan Rasulullah kaum perempuan tersebut membaiat beliau dan rasullah pun menerima baiat mereka.
b. Hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat.
Perlu dijelaskan, bahwa Majelis Umat adalah suatu badan negara Islam yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang bertugas memberikan nasihat dari umat kepada khalifah, mengajukan apa saja yang dibutuhkan rakyat dan memberikan saran bagaimana kebutuhan rakyat tersebut terpenuhi, mengoreksi dan menasehati penguasa apabila cara yang ditetapkan oleh khalifah bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya
c. Kewajiban menasehati dan mengoreksi penguasa.
Nasihat tersebut bisa langsung disampaikan kepada penguasa atau melalui majelis umat atau melalui partai.
d. Kewajiban menjadi anggota partai politik.
Keberadaan partai politik merupakan pemenuhan kewajiban dari Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 104 yang artinya:”Hendaklah (wajib) ada segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan (Islam); memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Partai politik ada untuk menjaga agar semua hukum-hukum Allah tetap diterapkan secara keseluruhan oleh manusia dalam kehidupannya sepanjang masa. Keberadaannya wajib bagi kaum muslimin, baik di dunia ini diterapkan sistem Islam atau tidak. Jika sistem Islam telah tegak, menjadi bagian dari parpol Islam adalah fardu kifayah, sedangkan jika belum ada, maka hukumnya menjadi wajib bagi seluruh kaum muslimin-termasuk para muslimah-untuk menegakkan Syariat Islam bersama sebuah partai.
WANITA DAN POLITIK DALAM FIQH KONTEMPORER
Para ulama terdahulu berbeda pendapat masalah peranan wanita dalam jabatan peradilan dan politik. Namun beberapa ulama justru memperbolehkannya. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al Qaradhawy :
“Abu Hanifah memperbolehkannya jabatan peradilan dan politik bagi kaum perempuan dalam kesaksian yang dibenarkan syariat, yakni tidak menangani kasus-kasus kriminalitas. Sedang Imam Thabari dan Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan menempati jabatan itu untuk berbagai kasus baik masalah harta, krimintalitas, maupun yang lainnya.
Kebolehannya ini tidak berarti wajib atau harus namun dilihat aspek kemaslahatannya bagi perempuan itu sendiri dan kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, dan Islam. Boleh sebuah kondisi menuntut diangkatnya sebagian perempuan tertentu pada usia tertentu dan pada kondisi-kondisi tertentu pula.
Perempuan dilarang menjadi Presiden atau sejenisnya karena perempuan – galibnya- tidak tahan menghadapi konflik, yang biasanya akan menjadi risiko pada jabatan ini. Saya katakan “galibnya”, karena ada saja perempuan yang justru lebih mampu dari pada lak-laki seperti Ratu Saba’ yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi hukum tidak bisa berdasarkan pada kekecualian yang langka, melainkan harus berdasarkan pada sesuatu yang lazun berlaku. Oleh karena itu, ulama mengatakan “Yang Jarang Terjadi itu tidak bisa menjadi landasan hukum (an-naadir la hukma lah).”
Mengenai keterlibatan wanita dalam perlemen Dr.Yusuf Qaradhawy dalam Fatwa Kontemporer-nya mengaitkan fatwanya dengan fungsi pengawasan pemerintah dan Pembuatan undang-undang. Bila dikaitkan dengan pengawasan, ia mengambil sebuah riwayat dimana seorang wanita dapat menatahkan gagasan Umar di dalam masjid, lalu Umar menarik pendapatnya dan menerima pendapat wanita itu seraya berkata “Wanita itu benar dan Umar Keliru”. Dan beberapa contoh lain yang semisal. Beliau mengatakan :
“Selama masih menjadi hak wanita untuk memberi nasihat dan pandangan yang benar menurut pendapatnya serta menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar sertamengatakan “ini benar dan ini salah “ –dalam kapasitasnya sebagai pribdi – maka tidak terdapat dalil syara’ yang melarangnya menjadi anggota parlemen untuk melaksanakan tugas-tugas ini.”
Dalam permasalahan membuat undang-undang bagi dewan, Dr Yusuf Qardhawy justru mengatakan ijtihad dalam syariat islam itu senantiasa terbuka pintunya bagi laki-laki dan perempuan, maka dari itu perempuan pun bisa terlibat dalam hal ini. Beliau mengambil contoh Ummul Mu’minin Aisyah yang termasuk mujtahid dan mufti wanita dari kalangan sahabat, dimana beliau sering melakukan diskusi dan sanggahan terhadap sebagian sahabat sebagaimana yang direkam dalam kitab-kitab terkenal. Atau contoh lain yang beliau ambil adalah bagaimana kaum perempuan menginspirasi Umar untuk membuat ketentuan tentang tidak bolehnya suami yang menjadi tentara meninggalkan istri lebih dari enam bulan.
Dilihat dari pertimbangan di atas jelaslah bahwa wanita dapat saja berperan dalam bidang politik, baik dalam jabatan eksekutif, legistlatif, maupun yudikatif. Terutama bila ditemukan memang tidak ada laki-laki yang dapat menggantikannya. Kecuali pada kedudukan imamah uzhma seperti khalifah, atau presiden, dan sejenisnya.
Namun demikian ada beberapa hal yang harus dijaga oleh setiap perempuan ketika memasuki amanah di ranah publik / politik yang rentan akan terjadinya fitnah, hal ini terkait dengan betapa mulianya dan pentingnya kedudukan mereka bagi orang-orang tertentu seperti anak dan suaminya, begitu pula untuk menjaga kebaikan bagi diri mereka sendiri. Beberapa hal yang harus dijaga ialah :
Menjaga Fitrah dan tugas asasinya sebagai ibu rumah tangga demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Menjaga adab-adab islami seperti

Ghodhdhul Bashar (Menundukkan Pandangan)
Komitmen dengan pakaian syar’i (menutup aurat)
Komitmen dengan adab-adab komunikasi khususnya antara ikhwan dan akhwat.
Mengutamakan sifat malu yang dianjurkan dalam Islam
Menghindari terjadinya khalwat
hendaknya liqo (pertemuan) yang dilakukan sebatas kebutuhan dan tidak mengundang fitnah serta tidak mengabaikan tugas asasinya.

KESIMPULAN

Islam adalah agama paripurna ( QS. Al Maidah ayat 3 ) yang telah menentukan seluruh peraturan kehidupan secara global maupun rinci. Tak ada satu pun persoalan kehidupan yang tidak dijelaskan oleh Islam. Allah SWT menurunkan Al Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu ( QS. An Nahl ayat 89 ). Dinul Islam juga memiliki dalil-dalil syara’ yaitu Al Qur’an dan Sunnah, Ijma’ dan Qiyas yang merupakan sumber hukum yang dapat digali setiap saat untuk menghadapi problem baru yang dihadapi secara global jawabannya telah ada dalam dalil-dalil syara’ itu, sehingga kaum muslimin dari masa ke masa tak pernah lepas dari syari’at Islam dalam bersikap dan menghukumi berbagai peristiwa yang mereka hadapi. Diantara perkara yang dijelaskan oleh syari’ah Islam adalah mengenai Peran Politik Wanita Dalam Islam.
Dilihat dari pertimbangan di atas jelaslah bahwa wanita dapat saja berperan dalam bidang politik, baik dalam jabatan eksekutif, legistlatif, maupun yudikatif. Terutama bila ditemukan memang tidak ada laki-laki yang dapat menggantikannya. Kecuali pada kedudukan imamah uzhma seperti khalifah, atau presiden, dan sejenisnya.
Apabila seorang muslimah ingin menjadi partisipan yang aktif dalam perpolitikan, setidaknya ada dua tempat untuk menampung keinginan para muslimah tersebut. Pertama adalah partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Ketika muslimah berada di partai politik atau memutuskan menjadi politisi adalah pilihan yang bijaksana. Akan tetapi ia harus menjaga fitrah, nilai-nilai islam dan tugas asasinya sebagai ibu rumah tangga demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah

SARAN

Ketika seorang muslimah telah memutuskan untuk menjadi seorang politisi berarti dapat dikatakan manejemen waktu muslimah tersebut harus sudah rapi. Karena dia bisa membagi waktu antara keluarga dan politik. Berbicara tentang partisipasi politik wanita, dalam hal ini seorang muslimah, dalam kancah perpolitikan tentunya harus disesuaikan dengan kaidah – kaidah syar’i dan teladan yang diberikan oleh shahabiyah. Dan bagi seorang muslimah, kewajiban sebagai seorang politisi bukan hanya sekadar, bekerja untuk negara saja, tetapi untuk amar ma’ruf nahi munkar. Karena amar ma’ruf nahi munkar pada dasarnya adalah salah satu karakter atau kepribadian dasar yang dimiliki seorang muslim. Pada dasarnya apabila seorang muslimah berada di kelompok masyarakat, sama halnya ketika seorang muslimah berada di partai politik. Hanya bedanya adalah orientasi, cara kerja dan kepentingan.
Demikianlah makalah ini dibuat sebagai bahan rujukan bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam politik Islam, penulis menyadari makalah ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga perlu diberikan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini menjadi jauh lebih baik.

Kutipan : http://ibutina.com/muslimah/pandangan-islam-mengenai-wanita/