REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk mengembangkan
gas. DPR bahkan meminta pemerintah menjadikan gas sebagai prioritas
utama guna menopang energi di masa depan.
Menurut anggota Komisi
VII DPR RI Achmad Rilyadi setidaknya ada tiga alasan. Bukan hanya
karena produksi minyak bumi nasional yang terus menurun, subsidi BBM dan
listrik yang tinggi serta
security of supply sumber energi dalam negeri menjadi pertimbangan.
Karenanya
ia meminta pemerintah fokus membangun infrastruktur gas nasional.
"Minimnya infrastruktur gas seperti sekarang berimplikasi kepada tingkat
pertumbuhan pasar gas domestik yang lambat," katanya dalam Seminar Gas
untuk Energi Masa Depan, di Jakarta, Rabu (27/3).
Untuk itu, politisi PKS ini mengusulkan agar pemerintah membuat
roadmap pengembangan gas nasional 2013–2024.
Roadmap ini disusun agar dapat dilaksanakan
stakeholder terkait di sektor gas.
"Road map ini menjadi panduan dan program aktif pemerintah beserta seluruh
stakeholders dalam mendukung pemanfaatan dan optimalisasi gas," katanya menjelaskan.
Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat berperan berdasarkan kapasitas masing-masing.
Roadmap pun bisa dibuat dalam tiga konsep, jangka pendek (2013–2016), jangka menengah (2017-2020) dan jangka panjang (2021-2024).
Jangka
pendek menjadi waktu bagi pemerintah untuk melaksanakan konsolidasi dan
pembangunan infrastruktur gas nasional. Sedangkan jangka menegah harus
dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar gas domestik dan ekpansi sumber
baru. Sedangkan jangka panjang menjadi waktu di mana RI masuk ke dalam
fase kemandirian gas nasional.
Seperti diketahui, Produksi gas nasional pada saat ini menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dari
8 ribu juta kaki kubik (mmscfd) pada tahun 2009 menjadi 8.400 mmscfd pada tahun 2011.
Kenaikan
produksi gas nasional pada periode 2000 – 2011 menjadi kompensasi atas
menurunnya produksi minyak nasional. Sehingga secara keseluruhan, target
pendapatan dari sektor migas dapat dipenuhi walaupun target produksi
minyak tidak dapat dipenuhi.
