Tak lebih dari sebulan, DPR RI dan pemerintah kian
membuat rakyat merasa tertekan dan sengsara. Hal ini terkait dengan
disahkannya APBN-P 2013 oleh DPR RI pada Senin (17/6/2013) saat sidang
paripurna, yang salah satu isinya yaitu untuk menaikkan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).
Rakyat akan sengsara karena dengan kenaikan BBM, tentu saja akan
berimbas pada kenaikan seluruh sembilan bahan pokok (sembako)
sebagaimana pengalaman yang terdahulu. Tambah tertekannya lagi, ketika
kebutuhan lainnya seperti biaya sekolah juga akan mengikuti harga BBM
yang sudah diperkirakan naik.
Kini, giliran Rancangan Undang-Undang Ormas (RUU Ormas) RUU Ormas
yang dipastikan akan dipakai pemerintah dan DPR untuk semakin mengancam
dan menyengsarakan rakyat. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas
menyatakan jika
RUU Ormas dipastikan akan disahkan DPR saat sidang paripurna pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 mendatang.
“
Insya Allah, RUU Ormas akan dibawa ke rapat paripurna
tanggal 25 Juni 2013,” kata Abdul Malik Haramain di Gedung MPR/DPR/DPD
RI, di Jakarta pada Kamis (20/6/2013).
Politisi PKB ini menjelaskan jika pembahasan RUU Ormas sudah
disepakati oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI, kecuali fraksi PAN.
Menurut Malik, fraksi Pan masih mempunyai beberapa catatan sebelum RUU
Ormas tersebut disahkan.
“Rapat Pansus RUU Ormas kemarin mendengarkan pendapat akhir Panitia
Kerja RUU Ormas dan mendengarkan pandang akhir masing-masing fraksi.
Pansus bersepakat untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI,” ucapnya.
“Fraksi PAN belum bersepakat karena ada catatan-catatan. Tapi kita
berharap sebelum tanggal 25 Juni 2013, Fraksi PAN sudah setuju dibawa ke
paripurna,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui bersama, RUU Ormas memang banyak ditolak rakyat
dan sejumlah ormas Islam, seperti Muhammadiyah, HTI, FPI dan
lain-lainnya. Tak hanya dari unsur elemen Islam, LSM nasional pun
menolak akan disahkannya RUU Ormas.
Mereka menilai
RUU Ormas sebuah bentuk kegalauan SBY pasca tidak lagi jadi Presiden dan
yang lebih mengerikan lagi, RUU Ormas ini bisa digunakan dan menjadi
alat represif bagi penguasa untuk menekan rakyat dan kembalinya rezim
Orde Baru
