KabarPKS.com - Jakarta -
Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum
(KPU) menyiapkan kanal untuk sebuah perdebatan calon-calon presiden. Hal
ini menurutnya jauh lebih baik bagi masyarakat untuk mengetahui segala
hal seperti visi, misi dan juga track rekord para capres daripada
membiarkan para capres jor-jor an beriklan untuk memperkenalkan diri
ataupun berlomba-lomba melakukan survei yang tidak mendidik masyarakat
untuk memilih.
“KPU harus
menyiapkan perdebatan autentik untuk pemilu legislatif dan juga utamanya
pemilu presiden. Sekarang masyarakat hanya mengetahui calon presiden
melalui iklan saja dan juga survei-survei popularitas saja, tanpa bisa
mengetahui lebih dalam mengenai visi, misi maupun track rekord mereka,
yang bisa membuat masyarakat lebih cerdas dalam memilih calon-calon
pemimpin dalam pemikiran dan gagasan membawa Indonesia menjadi jauh
lebih baik,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta,Jumat (26/7/2013).
Popularitas yang
hanya dilandasi oleh iklan maupun survei menurutnya bukanlah satu
indikator bahwa pemimpin yang paling populer adalah pemimpin yang bisa
memberikan kontribusi terbaik dalam pemikiran dan tindakan.”Kemampuan
pemimpin itu bisa kelihatan bukan dari hasil suveri atau dari iklan,
tapi diukur melalui perdebatan-perdebatan.Iklan dan survei itu
manipulatif, sementara debat itu real,” tegasnya.
Menurut Fahri,
melalui debat para calon presiden juga bisa diperlakukan adil karena
jika hanya mengandalkan survei dan iklan, maka hanya capres-capres yang
memiliki kekuatan pendanaan saja yang akan muncul.
”Ini tentunya bukan
satu hal yang substansial yang bisa dijadikan landasan oleh masyarakat
dalam memilih pemimpin.Rakyat seperti tidak diberikan pilihan karena
yang muncul hanya capres-capres yang memiliki kekuatan dana saja,”
ujarnya.
Padahal menurut
Fahri banyak sekali anak bangsa ini yang memiliki kemampuan dan harus
diberikan kesempatan untuk menjadi calon presiden.”Seperti PKS, bukannya
kami tidak memiliki kader-kader yang layak untuk menjadi capres, tapi
kami tidak sanggup mendanai demi mengusung calon presiden jika
cara-caranya hanya melalui iklan atau survei yang lazim dilakukan oleh
para capres yang sudah mendeklarasikan diri.
Dirinya pun
mencontohkan fenomena Jokowi yang dianggap paling populer saat ini.
Menurutnya jikapun Jokowi mau dimajukan sebagai capres, rakyat harus
mengetahui visi,misi ,track rekord termasuk juga gambaran bagaimana dia
membawa bangsa ini bisa menjadi lebih maju.
”Rakyat akan
memahami apakah Jokowi benar-benar memiliki kemampuan atau hanya sekedar
populer saja.Jokowi juga belum menyelesaikan tugasnya sebagai
gubernur,masa hanya atas nama dicintai rakyat jadi presiden.Itu salah
satu faktor boleh saja, tapi kita harus tahu bagaimana kemampuan dia
dan lewat debat hal itu dimungkinkan,” kata dia.
Para capres yang
beriklan menurutnya akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit.Kalau
sebelum pemilu seperti ini saja mereka sudah banyak memasang iklan, maka
menjelang pemilu akan lebih banyak lagi.
“Saya rasa minimal
setiap capres yang beriklan melalui media televisi saat ini menghabiskan
paling tidak Rp 500 miliar untuk iklan pra pemilu saja dan akan lebih
banyak lagi mengeluarkan uang mereka jelang pilpres. Lantas darimana
mereka mendapatkan uangnya?Kalaupun ada itu nanti kan harus dibayar lagi
dan ujung-ujungnya korupsi lagi. Kader-kader tentunya akan dimobilisasi
untuk menggalan dana untuk iklan yang ujungnya lagi kalau di politik
pasti korupsi,” tegasnya.
Lebih-lebih tambah
Anggota Komisi III ini lagi kalau sang capres saat ini menjabat sebagai
pejabat publik setingkat mentri yang memiliki anggaran kementrian yang
bersumber dari APBN yang digunakan terselubung untuk kepentingan
pencapresan dirinya.”Mereka mencoba mendongkrat popularitas melalui
iklan tapi menggunakan anggaran negara.Ini kan lebih kacau lagi,”
paparnya.
Untuk itu dirinya
mengharapkan sekali jika KPU dapat merealisasikan hal ini dan bekerja
sama dengan forum rektor untuk menyelenggarakannya di
univeritas-universitas.”Semua disiapkan, televisi ikut serta.Mereka
tetap bisa mencari iklan kok dari acara-acara ini dari produk-produk dan
bukan dari kandidat,” tandasnya.