PKS dukung blusukan Jokowi sekali pun makan anggaran Rp 26,6 M

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh aksi blusukan yang sering kali dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sekali pun anggaran untuk kegiatan itu mencapai Rp 26,6 miliar. Sebab, efektif atau tidaknya blusukan belum dapat terlihat dan masih butuh waktu.

Ketua DPP Bidang Humas PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dana blusukan Rp 26,6 miliar bukan masalah jika dalam penggunaannya dilakukan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dia menilai, blusukan dilakukan untuk rakyat, sehingga tak jadi soal jika Jokowi gunakan dana itu untuk melayani rakyatnya.

"Selama transparan laporannya dan ada hasil yang didapat, angka Rp 26,6 M boleh saja. APBD kan dana rakyat, kalau diberikan ke rakyat tidak apa," jelas Mardani kepada merdeka.com, Minggu (21/7).

Mardani menuturkan, blusukan dilakukan Jokowi untuk memberikan ruang dan inovasi melayani rakyat. Sehingga, lanjut dia, wajar jika pemerintah DKI menggelontorkan dana miliaran untuk blusukan Jokowi . "Pemimpin perlu punya ruang untuk inovasi dan eksekusi," imbuhnya.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, efektif atau tidak efektifnya gaya blusukan Jokowi masih butuh waktu pembuktian. Dia menilai, kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta yang baru seumur jagung, sudah ada beberapa perubahan.

"Efektifnya perlu waktu, belum setahunkan. Ada yang berhasil memindahkan warga sekitar waduk Pluit, atau meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan yang digagas warga. Yang lainnya, biar DPRD DKI yang nilai berhasil atau tidaknya," tegas dia.

Seperti diberitakan, Jokowi membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar untuk kegiatannya keliling (blusukan) menemui masyarakat ibu kota. Menurut dia, modal blusukan hanyalah jalan kaki.

"Blusukan ga ada anggarannya, blusukan modalnya hanya jalan kaki aja, sudah. Masak pakai modal. Blusukan itu kan cuma jalan kaki. Ini fungsi dari management control," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, siang tadi.

Jokowi mengatakan alokasi anggaran Rp 26,6 miliar yang disebut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah dana operasional. Misalnya, dana untuk koordinasi keamanan, ketertiban sosial dan operasional khusus.

"Contohnya, misalnya ada kebakaran, tapi saya ga pernah pegang dana itu. Dan kalau memang dipakai, itu juga tidak habis, paling separuh juga tidak," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja putih.