JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai Sekretaris Kabinet Dipo Alam
tidak fokus bekerja lantaran mencampuri urusan rumah tangga PKS. Karena
itu, Hidayat meminta Presiden SBY menegur pembantunya tersebut.
Sebagaimana diberitakan, Dipo Alam
menyarankan PKS untuk segera mempercepat pelaksanaan Munas guna
mengganti Presiden partai yang kini dijabat Anis Matta. Menurut Dipo,
dengan mengganti Anis, borok-borok PKS akibat kasus korupsi bisa
dibersihkan.
Menurut Hidayat, statemen Dipo Alam
sudah terlalu jauh melampaui tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai
Seskab. Padahal, sebagai pembantu Presiden SBY ada banyak hal yang harus
dia selesaikan.
"Misalnya, membantu koordinasi antarmenteri, hingga permasalahan TKI,
dimana empat warga Indonesia ditembak di Malaysia," tutur Hidayat dalam
keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (16/10/2013).
Hidayat justru mempertanyakan maksud Dipo menyarankan percepatan
Munas tersebut. Ditambah lagi, Dipo juga mengaku berkomunikasi dengan
kader-kader muda PKS yang konon resah dan siap mengambilalih
kepemimpinan PKS.
"Apakah dia ingin memecah belah internal PKS? Ini serius, Pak SBY
harus menegur Seskab. Apalagi kalau Dipo berhubungan dengan aktivis PKS
memakai jam kerjanya sebagai Seskab. Padahal Pak SBY sudah mengingatkan
para pembantunya untuk fokus bekerja. Kalau perlu jangan pulang sebelum
selesai," tandas Hidayat.
Hidayat menambahkan, Dipo Alam
tidak perlu mencemaskan soliditas kader-kader PKS. Kader dan pengurus
PKS hingga lini terbawah terbukti solid. Tidak ada eksodus
beramai-ramai, menyusul satu-satunya kasus dugaan korupsi yang kini
masih dalam proses persidangan.
"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga
besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten
termasuk yang terkahir di Karanganyar,"kata Hidayat.
Selain itu, lanjut Hidayat, ketika mengumumkan daftar calon sementara
(DCS), KPU meminta masukan dari masyarakat. Hasilnya, KPU
mengungkapkan, tak ada kader PKS yang mempunyai masalah dari sisi hukum.
"Kader PKS yang diajukan oleh masyarakat tidak dianggap memiliki
masalah hukum. Presiden PKS tidak mencalonkan. Pak LHI juga tidak. Lalu
kenapa dikait-kaitkan?" jelasnya.
Hidayat sendiri merasa heran mengapa Dipo Alam tiba-tiba menaruh perhatian pada kondisi rumah tangga PKS hingga menyarankan kepada PKS untuk mempercepat Munas.
"Apakah ada bisikan dari Bunda Putri untuk menyampaikan usulan itu?
Kalau demikian, ini tentu menjadi pertimbangan serius. Karena Bunda
Putri ini kan sangat dahsyat, sampai-sampai Pak SBY perlu menggelar
jumpa pers," katanya.
Karena itu, Hidayat meminta SBY menegur Dipo Alam. Sebab, Dipo dinilai telah keluar dari jalur tupoksi.
