SBY Bunuh Diri Bersama Bunda Putri By Saefudin Sae

SBY bergelimang Tipu Mundurlah! Judul Tulisan Iwan Piliang di Kompasiana Desember 2012.

Tulisan bung Iwan menjadi refleksi bagi saya terkait kasus akhir akhir ini yang mendera lingkaran Istana dalam jeratan hukum. Semakin ke belakang semakin jelas warna warninya dan apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini.Inikah sejatinya tabir yang di bukakan oleh Tuhan kepada rakyat Indonesia, agar bangsa ini dipimpin kedepan oleh orang orang yang jujur dan hanya berkorban untuk Indonesia dan rakyatnya.

Semakin hari semakin terurai sandiwara penegakkan hukum di negeri ini melalui serangkaian pemberantasan korupsi di tangan KPK. Mediapun harus menembus dosa dosanya atas pemberitaan yang selama ini tidak sesuai fakta. Publik menjadi korban atas tingkah laku para penegak hukum, penguasa dan media. Keadilan yang tertera dalam Undang Undang dan Pancasila hanya penghias sejarah semata. Pada saat tertentu mereka mengagungkan pancasila dengan berbagai kemuliaanya, namun di saat yang lain mereka mencampakkan nilai nilaanya yang terkandung di dalamnya.Sungguh inilah penghianatan sesungguhnya terhadap bangsa.

Para pemimpin yang memiliki kekuasaan dengan leluasa mempertontonkan kejahata otak dan tanganya untuk mengeruk sepuas puasnya hakya rakyat melalui kejahatan KORUPSI. bangsa ini seolah olah ingin dikangkangi untuk kemakmuran sanak saudara dan rakusnya kekuasaan. Sementara rakyat di biarkan tungkus lumus, banting tulang melawan panas, dingin dan beratnya bekerja hanya untuk mempertahan hidup bukan menikmati hidup.

9 tahun sudah demokrasi kita nikmati, namun sepanjang itu pula media memberitakan tentang hebatnya KPK dalam menangkap para pelaku koruptor. Lalu mereka semua mendekam di jeruji pesakitan karena ulah perbuatannya.Mediapun turut bangga karena oplah dan sensasi beritanya akan banyak di baca.Namun media tidak pernah berfikir, apa akibat dari seluruh pemberitaanya.

Kasus hukum menyelimuti kehidupan bangsa ini. Korupsi bertopeng kekuasaan seolah tak pernah lelah untuk menguras uang negara. Seolah ruang gerak bangsa ini sempit karena diisi kumpulan kumpulan orang orang yang cakap berbicara, diskusi namun juga bakat korupsi. Sulit menemukan oranag kuat, bersih dan jujur dalam  raung kekuasaan. Mereka orang orang pintar, moralis dan berdedikasi namun seketika berubah menjadi para pencuri dan pembohong. Entah penyakit dari mana yang menghinggapi mereka semua.

Rakyat hanya di jadikan jargon pembelaan karena miskin dan tertinggal saat pesta demokrasi dimulai. Namun rakyat tidak benjak bahkan di injak injak haknya karena kerakusanya menikmati kekuasaan.

Seluruh kebobrokkan penguasa kini perlahan lahan mulai terkuak karena tuhan tidak akan pernah tidur. Mereka merasa yakin Tuhan bisa ditipu dengan ulah kejahatan hukumnya, namun akhirnya kebenaran itu muncul dari mulut orang orang yang terdzolimi.Kekuasaan mereka membuat mereka serakah dan sombong serta bisa melakukan apa saja. Namun mereka tidak berhitung, bahwa disuatu saat mereka akan terjatuh dari loncatan dan akrobatnya.

Semua bermula dari SENGMEN dan BUNDA PUTRI.

2 orang inilah yang menjadi bangkai dalam pusaran kekuasaan yang selama ini dibungkus sangat rapi oleh mereka. Para politikus yang pandai bersilat lidahpun berupaya untuk mengelabui publik dengan menyembunyikan dan menampik keberadaanya. Mereka berdua adalah akar masalah penegakkan hukum di negeri ini. Kalau boleh saya mengatakan, mereka berdualah sebenarnya pengatur seluruh kebijakkan negeri ini. Mereka selalu ada dan andil dalam setiap keputusan keputusan penting yang menyangkut pemerintahan. Mereka adalah investor kemenangan Demokrat, jadi wajar jika mereka berdua punya kuasa.

Bangsa ini ternyata terkalahkan oleh prilaku mereka berdua, sehingga seluruh proses reformasi terutama terkait penegakkan hukum melibatkanya. Sungguh, inilah kejahatan yang terorgansir namun tak tersentuh oleh para penegak hukum.

SBY beradu mulut dengan hanya dengan seorang LHI hanya karena LHI sebut sebut Bunda Putri yang sebelumnya pernah juga tersebut sosok Sengmen dalam kesaksian persidangan kasus impor daing sapi. Ini menunjukkan, bahwa pusaran korupsi ini tidak berhenti pada LHI namun ternyata ada orang yang lebih kuat dan punya kendali yaitu Bunda Putri yang notabene adalah kepala rumah tangga Cikeas.

SBY menyatakan bohong kepada LHI, namun kebenaran sudah mulai terurai siapakah yang sebenarnya berbohong?Pertanyaanya adalah BEGITU PENTINGKAH SOSOK BUNDA PUTRI DAN SENGEMEN terhadap SBY dan masa depan politiknya?

KPK harus mengungkap kasus ini secara gamblang, jangaan bekukan dan menghilangkan nama nam itu dari persidangan, jika tidak ingin dikatankan KPK merupakan ajudan kekuasaan. Jika KPK tidak tuntaskan misteri Bunda Putri di balik pengendali impor sapi, maka tamatlah sudah keberadaan KPK yang hanya menjadi ahli penangkap koruptor namun minim dalam pencegahan.

Presiden SBY menyebutkan kesaksian Luthfi Hasan Ishaaq merupakan bohong besar. Ia membantah kesaksian Luthfi Hasan Ishaaq ihwal kedekatan dirinya dengan Bunda Putri. “Bunda Putri orang dekat dengan SBY, 1.000 persen Luthfi bohong,” tegas SBY.

SBY melanjutkan soal informasi Bunda Putri mengetahui reshuflle kabinet juga merupakan informasi yang bohong. Ia menyebutkan istrinya pun, Ani Yudhoyono tidak mengetahui persoalan reshuffle kabinet. “Dia (Bunda Putri) sangat tahu kebijakan reshuffle, 2.000 persen bohong. Apa? kalau ada reshuffle kabinet, istri saya pun tahu, tidak semua menteri tahu. Kalau ada reshuffle yang saja ajak bicara Wapres, seketarisnya Mensenseg,” urai Presiden SBY.

Pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq di persidangan Pengadilan Tipikor, menunjukkan bahwa, SBY pura-pura tidak tahu soal Bunda Putri. “SBY berlagak pilon kata Fahri. Setiap orang yang ketemu LHI atas namakakan SBY pasti dikonfirmasi.

Lebih lanjut Fahri menyebutkan seharusnya KPK segera merespons setiap keterangan yang muncul di persidangan Tipikor. Menurut dia, KPK selalu menciptakan missing link dalam berbagai kasus yang dikaitkan dengan penguasa.

“Dalam kasus Hambalang, kesaksian Yulianis tidak ditindaklanjuti, dalam kasus impor daging sapi soal Segman dan Bunda Putri juga tidak ditindaklanjuti. KPK selalu potong rantai yang menghubungkan ke Istana. Akhirnya kasihan Presiden SBY menjelaskan sendiri,” urai Fahri.

Padahal, kata Fahri, jika KPK menghadirkan Sengman dan Bunda Putri, persoalan akan menjadi terang. Menurut dia, munculnya dua aktor tersebut merupakan hasil sadapan percakapan. “Kenapa kalau terkait orang-orang tertentu KPK sangat semangat kayak sampai tuntas, tapi begitu menyinggung Istana kayaknya tidak berani untuk ditindaklanjuti?” keluh Fahri.

Kasus tersebutnya Bunda Putri dan Sengmen menjadi cambuk bagi istana Cikeas, bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu mencari jalan keluarnya sendiri disaat orang orang berupaya sekuat tenaga untuk membendungnya. Inilah skenario yang tidak sempurna yang ingin dimainkan Demokrat untuk memukul habis lawan lawan politiknya. Saya melihat komunitas LHI melalui PKSnya tidak bermain main main dalam ungkap nama nama tersebut karena kebenaran dan kenyakinanya. bahkan merekapun sebenarnya siap tidak takut penjara, fitnah dan mati untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran.

Dari awal kasus suap daging impor ini kelihatan sangat janggal dan sangat politis. Namun KPK sedang diuji dalam penanganan kasus ini. Siapakah sebenarnya aktor utamanya. Jika KPK tidak berani menyentuh Bunda Putri dan Sengmen, maka semakin menyimpulkan KPK berdiri bersama penguasa bukan keadilan dan kebenaran.

Bunda Putri, sosok perempuan yang menjadi tokoh kunci kasus suap impor daging sapi, diduga memiliki hubungan dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Hubungan tersebut, terungkap dalam persidangan terdakwa kasus suap impor daging sapi, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan Ridwan.

Kita berharap agar KPK menelusuri perempuan misterius tersebut. Sebab, sebelum muncul di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), nama Bunda putri pastinya sudah muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Seharusnya pembuat BAP (KPK) dan Tipikor harus bertanggung jawab jangan hanya memproduksi satu kata (Bunda Putri) tanpa ada proses selanjutnya.

Nama yang disebut dalam BAP maupun di persidangan segera diusut dan diperiksa. “KPK dan Tipikor harus segera mengusut jangan membuat fitnah.

Nama Bunda Putri yang diduga memiliki kewenangan dalam mengatur kouta daging sapi untuk segera diproses dan jangan sampai dihilangkan. “Selama ini, KPK dan pengadilan, jika disebut nama penting malah coba dihilangkan dari pemeriksaan. KPK dan Tipikor harus beresin (Bunda Putri) jangan sampai tidak jadi apa-apa.

Saatnya kredibiltas KPK dipertaruhkan dalam penegakkan hukum di negeri ini, jika Bunda Putri dan Sengmen terbukti aktor dari kasus ini, maka KPK telah gagal menajalankan tugas dari majikanya.KPKpun akhirnya tersandera.KITA tunggu keberanian KPK.

Dan berikut tulisan iwan piliang | 25 December 2012

Opini: SBY Bergelimang Tipu Mundurlah! (1)

SBY saya maksudkan, Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, terpilih dua kali, menang pemilihan presiden mayoritas mutlak. Kekuasaannya tinggal dua tahun lagi. Mengacu ke judul, tak ada maksud menuding. Sejatinya tajuk ini saya angkat dari fakta, baik saya temui sendiri maupun dari memverifikasi kalimat, pernyataan, tabiat laku-lakon diperbuat.

Di saat awal mendirikan Partai Demokrat, SBY telah mengawalinya dengan laku memanfaatkan sarana negara. Tepatnya kantor Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk mengadakan rapat-rapat pembentukan partai. Setidaknya saya mendengar cerita langsung dari Max Sopacua, mangkal sebagai wartawan TVRI di sana, kini salah satu Ketua DPP Partai Demokrat. Ia acap menyelinap di usai jam kantor membicarakan pendirian Partai Demokrat di fasilitas negara itu. Hal ini juga pernah diceritakan Kurdi Mustofa, salah satu Deputi di Menkopolhukam kala itu, kini Ketua Persaudaran Haji Indonesia.

Di ranah manapun segala sesuatu dimulai dengan memanfaatkan segala sesuatu tidak pada porsinya mengalirkan ketidak-baikan. Tidak maslahat. Ini sabda alam saja adanya.

Dalam perkembangan perjalan politik SBY, sebutlah di saat kampanye presiden. Di depan Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, dari obrolan ringan dengan mantan salah satu Ketua KPK, saya mendapatkan konfirmasi bahwa: KPK pernah menanyakan sumber-sumber dana kampanye SBY. Untuk beberapa sumber dana besar, SBY selalu menyebut, “Tulis saja dari Hamba Allah.” Giliran dicecar lagi, “Tulis dari Hamba Allah Satu, Dua dan seterusnya.”

Bila puncak kekusaan negara demikian, apatah pula di bawahnya?

Di perkembangan saya di medio hingga penghujung tahun ini terlibat menyusun buku panduan pengawasan Pemilu dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk Organisasi Masyarakat dan Jurnalis, juga ikut mensosialisasikan ke-4 kota; maka saya pun menemui fakta, bahwa pada 2009 lalu, Bawaslu pernah melaporkan sumber dana kampanye SBY lumayan besar melebihi ketentuan Undang-Undang di Bank BTPN. Apa lacur? Bawaslu melaporkan ke polisi, pihak kepolisan kala itu jangankan memproses, menerima saja tidak. Apakah karena polisi langsung berada di bawah presiden? Bisa jadi 2009 jabatan kedua SBY.

Jauh sebelumnya, di masa awal menjagokan diri menjadi Presiden, SBY pernah meminta ke rakyat, berilah dia kesempatan menjadi presiden sekali saja. Ia pun menyebut nama Tuhan, demi Tuhan hanya untuk sekali saja. Kenyataannya Tuhan pun sudah ditipu SBY. Dan kepada rakyat banyak ia katakan  tidak akan berdekat-dekat dengan konglomerat hitam, nyatanya kini bukan dekat lagi tetapi lengket.

Bila diteruskan kalimat ini, mengalirkan panjang tipu-tipu. Pada kasus korupsi Nazaruddin, di mana saya sempat melakukan Skype ketika dia melarikan diri, yang dianggap publik fenomenon itu. SBY ke publik mengaku tidak paham apa terjadi. Tumpahan kesahalan seakan SBY tujukan ke pengurus partai. Padahal secara faktual, kasus uang suap, dan uang dolar dalam amplop ditemukan di Kongres Partai Demokrat di Bandung yang memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum, nyata diketahui oleh SBY. Atas pengetahuannya itu, maka SBY menyusun kabinat Partai Demokrat dengan cara-cara akomodatif. Dan indikasi uang yang mengalir ke Kongres Partai Demopkrat itu, sudah terang benderang berasal antara lain dari proyek Hambalang, sebagai mana sudah berkali-kali dituturkan Nazaruddin.

Mencloknya dua orang mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anas Urbaningrum dan belakangan Andi Nurpati ke Partai Demokrat, memperkuat dugaan permainan teknologi informasi KPU. Indikasi penggelembungan angka kemenangan SBY, seakan bukan basa-basi, ditambah fakta adanya peristiwa lampu mati di saat perhitungan suara di Hotel Borobudur, angka-angka kemenangan kemudian signifikan. Perihal ini sempat hendak diangkat mantan ketua KPK Antasari Azhar, tetapi ia bernasib diprodeo.

Century, juga sebuah kebijakan yang dihindari diakuai diketahui oleh SBY. Beragam fakta mengungkap termasuk dokumen yang dimiliki Misbakhun, mengatakan SBY sangat tahu akan kebijakan pengambilan langkah bailout ini. Dan karena langkah mengingkari kebenaran itu, sosok ibu-ibu seperti Kirana, yang hanya staf biasa  menupang kehidupan keluarganya, karena suami sakit, membesarkan anak dari menjadi karyawan di Century., kini harus mendekam 10 tahun penjara. Begitulah kememimpinan SBY terhadap kaum ibu.

Saya pun secara tak sengaja pernah bertanya dua hari sebelum mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengundurkan diri. Pertanyaan saya padanya: berapa kali selama menjadi menteri diajak rapat empat mata oleh SBY? Di luar dugan saya sama sekali: Suharso menjawab tidak pernah sekalipun ada rapat kordinasi empat mata bersama presiden. Yang ada hanya rapat-rapat kabinet formal di istana negara.

Sebagai mana sebuah opini, kolom yang normal ditulis 500 kata, hingga alinea ini sudah 677 kata. Dan panjang lagi bisa dituliskan akan laku “tipu-tipu” SBY sebagai pribadi terlebih sebagai presiden. Ia acap mengatakan tidak mencampuri urusan hukum. mendukung pemberantasan korupsi, dengan paparan di atas apakah ia bisa menggigit?

Dalam perjalanan saya sebagai citizen journalist, kebetulan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menjalin kerjasama pelatihan menulis dengan Puspen TNI, di mana saya menjadi salah satu pengajar. Dari dialog informal dengan perwira menengah di TNI, dapat informasi di era kinilah intelijen TNI berada di titik terlemah. Sebagai penglima tertinggi TNI, saya menduga hal ini bukan tidak diketahui SBY, tetapi bisa saja disengaja. SBY memberi porsi lebih ke polisi.

Memberi lebih porsi ke polisi itu, dapat dilihat dari kerjasama Densus 88 dengan Amerika Serikat. Program dan anggaran yang overlap dengan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan SBY seakan membiarkan indikasi korupsi tinggi di sana. Lebih dari itu, dari 700 mereka dianggap teroris, setidaknya sepertiga saya ragukan keterorisannya. Mengapa saya berani mengatakan demikian, saya memiliki sumber yang kredibel di dalam BNPT sendiri. Kalau sudah begini, suatu saat akan menjadi api dalam sekam bagaimana indikasi laku SBY sebagai pemimpin melanggar HAM berat.

Entah pola apa yang iya terapkan dalam kepemimpinannya, SBY tidak berpikir bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat. Ia cenderung hanya berpikir untuk ke atas dan di atas. Ia konsen ke ekonomi makro dan kredit consumer, bermain aman dari berbagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan dari pajak kendaraan bermotor, ekenomi riil melempem. Pola komunikasi Opini Kontra Opini (OKO) terus ia kembangkan, untuk mebangun citra personalnya baik.

Barulah di era kepemimpinan SBY, saya mendengar negara ini mengimpor Singkong. Sehingga di media sosial saya katakan SBY sejatinya sudah dilaknat pohon singkong se Indonesia.

Tulisan ini akan bersambung ke bagian dua. Namun sebagai penutup saya sebagai pribadi, Narliswandi Piliang, ingin mengetuk lubuk hati SBY paling dalam, agar mundur saja sebagai presiden. Sehingga beragam niat baik dan program kebaikan untuk bangsa ini dapat berjalan, tidak tersandera, pemberantasan korupsi utamanya.

Opini: SBY Bergelimang Tipu Mundurlah (2)

Bagian pertama tulisan ini, telah mendapatkan tanggapan meriah di media sosial. Bambang Walujo Wahab, di twitter mengatakan secara terbuka, ia bisa menambahkan lebih banyak lagi urusan tipu itu. Beberapa kawan lantas memintanya menuliskan, tapi hingga bagian dua ini saya tulis belum terlihat jua.

Mohammad Hasin Adi, di Kompasiana, menyarankan melakukan konperensi pers terhadap premis saya tulis. Ia katakan, “Siapa tahu Bapak Iwan bisa jadi pahlawan. Dan mudah-mudahan tidak jadi pecundang. ”Bagi saya menulis bukan untuk menjadi pahlawan. Bukan pula untuk mencetak uang. Tetapi saya konsisten taat kaedah kepada ilmu yang diajarkan dosen  saya di fakultas komunikasi. Komunikasi menyampaikan pesan, landasannya akal, budi, hati nurani. Kalau keberpihakannya, Bill Kovach dan Tom Rosentiel di buku  The Element of Journalism secara nyata dan jernih menuliskan: hanya kebenaran untuk warga, lain tidak.

Ada juga tentu pembelaan kepada SBY. “SBY dan Boediono mempermudah perinjinan impor alat tanam padi saya yang di persulit oleh birokrat kementrian perdagangan. Maka di mata saya beliau berdua adalah pemimpin yg baik dan hanya dirusak wibawanya oleh birokrat busuk, DPR busuk dan LSM busuk, semoga kalian semua terbakar di neraka karena mempersulit dan membohongi rakyat kecil, merongrong kekuasaan dan wibawa pemerintah yang sah terpilih oleh rakyat,” tulis Cucun Wijaya, masih di Kompasiana.

Begitulah dinamika di media sosial. Setiap orang dapat merespon secara interaktif setiap info kita tuliskan. Poin utama saya selalu, perihal ini akan meningkatkan mutu peradaban jika semua pihak terlibat di proses tanggap menanggap, tulis menulis, identitasnya jelas, batang hidungnya nyata, sehingga komentar miring pun dapat dipertanggung-jawabkan.

Sebagaimana saya menulis, tentulah tidak asal njeplak. Semua saya paparkan berangkat dari sumber kredibel, verifikasi fakta di media, serta proses perjalanan menjadi jurnalis warga, bisa dibilang tidak singkat dengan volume tulisan dapat di-trace.

Dari semua dinamika itu, setelah dua hari tulisan bagian pertama saya upload, saya menyimak di RCTI bahwa Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menyampaikan bahwa Boediono, sebagai Wapres, sudah bisa dilengserkan DPR, karena status kasus bail out Bank Century sudah ditingkatkan penyidikannya oleh KPK. Menjadi pertanyaan saya mengapa Samad mendorong DPR, bukankah wewenang KPK acap dikatakan super body? Begitu KPK menetapkan Boediono tersangka, maka seketika itu juga ia harus lengser. Dari kenyataan ini saya melihat tarik ulur, karena secara nyata memelorotkan kekuasaan SBY yang di tulisan 1 memang bergelimang tipu.

Melanjutkan bagian dua ini, ingin saya ingatkan Anda. Ihwal kampanye presiden SBY di televisi pada 2009 lalu. Anda tentu mafhum jingle Indomie. Di antara liriknya, “Dari Sabang sampai Merauke Indomie seleraku.” Lirik asli itu telah dipelesetkan ujungnya menjadi ,”SBY pilihanku.”

Sejak jingle pelesetan itu keluar saya tak pernah menyimak ada badan independen atau semacam Komisi Penyiaran menegur langkah itu. Semua seakan diam seribu basa. Bila tak keliru saya seakan bernyanyi sendiri di media sosial mengatakan bahwa Indomie telah melakukan pelanggran etika nyata. Mengapa? Karena sebuah iklan produk, mulai dari biaya produksinya, pembelian slot iklan media, semuanya mereka bebankan ke total cost produksi produk. Itu artinya konsumen ikut memikul biaya. Sebuah jingle lalu dikenal, dibiayai semua rakyat sebagai pembeli itu produk.

Eh dengan semena-mena produk itu mengalihkan jingle top of mind itu untuk kepentingan seseorang menjadi presiden. Saya sangat percaya di 2009 itu pastilah tidak semua pemakan Indomie pendukung SBY. Namun khalayak semuanya seakan sudah dikooptasi menyanyikan SBY pilihanku.

Di lain sisi perilaku kelompok usaha Salim di era silam melakukan monopoli impor gandum. Kini walaupun dipecah-pecah unit usahanya, tetap saja masih dalam satu atap usaha. Kapitalisasi dari “revolusi” pangan warga ke mie instan telah membuat Indomie menjadi bagian utama pemasukan Salim Grup. Setidaknya hingga Oktober di tahun ini saja untung Indofood sudah mencapai Rp 14 triliun. Dengan kapitalisasi tambun, kelompok usaha ini memang bisa saja menjadikan seseorang presiden RI, apalagi pola politik kini segala-gala harus fulus mulus.

Kembali ke SBY, dukungan seharusnya ia tolak, seperti pelesetan jingle Indomie tidak ber-etik itu, dia nikmati saja. Bahkan dari informasi tim komunikasi SBY kala 2009, SBY menikmati betul. SBY anggap sebagai kampanye signifikan memenangkannya.

Bisa Anda bayangkan sensitifitas seorang kepala negara pilihan demikian?

Maka tidaklah salah bila kemudian sebagai presiden SBY melakukan banyak hal kontradiktif. Sebutlah contoh ia secara terang-gamblang mengkritik keras Foke, Mantan Gubernur DKI di forum rapat resmi gubernur, terbuka ke media. Tetapi ia pula kemudian menjagokan Foke kembali menjadi gubernur DKI.

Beberapa kali dalam pidatonya SBY mengkritik ortang yang tertidur mendengar pidatonya. Bahkan kanak-kanak tertidur pun tak lepas dari tegurannya. SBY telah menghinakan jabatan presiden secara langusung, dengan mengkritik kanak-kanak tertidur mendengar pidatonya, tanpa peduli ia harus instropeksi diri, kepada siapa ia berpidato, di mana, untuk apa, premis apa  pas?

Maka dalam fakta dan kenyataan demikian, SBY pun menjadi linglung. Ia memberikan saja grasi bagi tindak kejahatan besar di bidang narkoba. Ia memberi dua grasi atas kejahatan narkoba di tahun ini.

Bila sudah demikian; sudah tak tahu di mana ia berpidato sehingga anak kecilpun harus dikritik dan tak paham narkoba adalah kejahatan amat besar, dan bangsa serta negara ini kini sudah menjadi pasar nerkoba terbesar: SBY memang linglung.  Saya tak tahu kata apa yang harus ditujukan kepadanya selain: mundur!

Tulisan ini akan belanjut ke bagian tiga, ihwal indikasi perannya di dalam monopoli pengadaan BBM di unit usaha Pertamina, Petral, bersama Hatta Rajasa. Sementara, ini saya naikkan dulu. Esok sebelum tutup tahun saya publish bagian tiga.

Share...

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

*Get Free Update Articles: