Pasca pembantaian berdarah yang dilakukan oleh pemerintahan kudeta
militer yang menelan 200 korban meninggal dan 4500 luka-luka, sejumlah
cendikiawan dan pemikir Mesir berkumpul melakukan konferensi pers dan
memberikan inisiatif keluar dari krisis saat ini yang terjadi di Mesir.
Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh
Aljazeera Live
tersebut para cendikiawan dan pemikir Mesir mengutuk pembantaian
berdarah yang dilakukan oleh rezim kudeta militer di Rabaah Al Adawiyah
dan menggangap kudeta militer mengkhianati rakyat dan revolusi 25
Januari 2011 lalu.
Mereka meminta kembalinya presiden sah yang terpilih secara
demokratis agar memberikan kewenangan kepada kementerian sementara agar
melakukan pemilihan presiden baru dan cepat.
Inisiatif cendiakawan dan pemikir Mesir yang berjudul “Perjalanan
Demokrasi Menghadapi Kudeta Militer” tersebur berisi beberapa poin yang
dibacakan langsung oleh DR. Muhammad Salim Al Awa, merujuk kepada pasal
141-142 dari konstitusi hasil referendum 2012, Presiden Republik
memberikan kewenangan penuh kepada perdana menteri kompromi dan meminta
kementerian sementara melakukan pemilihan anggota parlemen dalam jangka
waktu 60 hari.
Berikut poin inisiatif cendikiawan dan pemikir Mesir, seperti dikutip dari
Islamic Geographic:
- Presiden Republik (Muhammad Mursi)memberikan kewenangan kekuasaan kepada kementerian nasional sementara.
- Menyeru kepada kementerian sementara – agar segera dan tanpa penundaan – melakukan pemilihan anggota parlemen.
- Sesuai dengan hasil pemilihan DPR dan sesuai dengan Konstitusi,
dibentuk ”Kementerian tetap”, yang memegang kekuasaan eksekutif dalam
negara.
- Setelah itu ditentukan prosedur penyelenggaraan pemilu presiden cepat, sesuai dengan ketentuan konstitusi.
- Juga menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengamandemen
konstitusi dan rekonsiliasi nasional atas dasar demokrasi dan kompromi.
Dalam konferensi tersebut, DR Muhammad Salim Al Awa juga menjelaskan
bahwa darah yang mengalir hari ini, tanggungjawabnya ditanggung oleh
mereka yang mengeluarkan perintah untuk menggunakan kekuatan kepada
demonstran, dan mereka yang menyampaikan perintah kepada penduduk, dan
mereka yang menjalankan perintah ini di lapangan.
Inisiatif ini ditandatangani oleh Syaikh Hassan Syafi’i (Penasihat
Syaikh Al-Azhar), Pakar Konstitusi Thariq Al Bishri, Pakar Hukum DR.
Muhammad Salim Al Awa, Cendikiawan Islam DR. Muhammad Imarah, Pemikir
Mesir DR Fahmi Huwaidi, Saifuddin Abdul Fattah, Thala’at Afifi (mantan
Menteri Wakaf Mesir), Muhammad Mahsub, dan Hubbah Rauf Izzat.
Sementara itu, pakar konstitusi Dr.Thariq Bishri berkata, waktu ini
tidak ada penyelesaian lain kecuali mengembalikan konstitusi 2012 yang
dibatalkan oleh tentara pada 3 Juli yang lalu. Beliau yang merupakan
anak mantan Syaikh Al Azhar Al Marhum Syaikh Salim Bishri berkata, ia
satu-satunya konstitusi yang terbaik dalam sejarah negara Mesir dan
diakui oleh lebih 60% rakyat dalam pungutan suara.
Seorang lagi tokoh pemikir Islam, Dr. Muhammed ‘Imarah yang turut
serta dalam solusi ini berkata, musibah besar bagi tentara Mesir karena
sibuk di lapangan politik, berbeda dengan negara-negara maju yang lain.
“Anda tahu kenapa Mesir ini mundur, faktornya karena tentara suka
melibatkan diri dalam perselisihan politik.”
Ikhwanul Muslimin memberikan respon positif terhadap solusi ini.
