Pemerintahan Obama menurut sumber sejumlah pejabat akan menyatakan sikap
di depan parlemen, Kamis (25/7), bahwa penggulingan Mursi di Mesir
bukanlah kudeta. Sikap itu memungkinkan AS untuk terus memberikan 1,5
miliar dolar AS dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer ke negara
tersebut.
Orang nomor dua di Kementrian Luar Negeri AS--setara
wakil menteri--Wiliam Burns, akan menggelar pertemuan tertutup dengan
anggota Kongres dan Senat sehari setelah Washington menunda pengiriman
empat jet tempurnya, F-16 ke Mesir. Bila itu terlaksanan, maka menjadi
langkah pertama AS sejak militer menjatuhkan Muhammad Mursi sebagai
presiden, memenjarakannya dan juga beberapa anggota Ikhwanul Muslimin
serta membatalkan konstitusi awal bulan ini.
Pemerintah Obama
dipandang memaksa diri untuk tidak menyatakan situasi politik di Mesir
sebagai kudeta karena di bawah hukum AS, kondisi politik semacam itu
memicu penghentian dana bantuan luar negeri. Washington cemas
penghentian dana justru akan membahayakan program yang mengamankan
perbatasan Israel dan melawan penyelundupan senjata ke wilayah Jalur
Gaza yang dikuasai Hamas, serta perkara lain yang dipandang kritis dalam
keamanan nasional AS.
Masih belum jelas argumen apa yang akan
diungkapkan pada Kamis, namun pejabat menyatakan Burns sepertinya akan
menjelaskan alasan pemerintah tidak menyebut situasi di Mesir sebagai
kudeta dan tak berencana menggunakan istilah itu di kemudian hari serta
meyakini Mesir tengah menuju pemulihan pemerintahan sipil dan menggelar
pemilu demokratis terbaru. Pejabat tersebut menolak diungkap namanya,
karena mereka bukan orang yang berwenang berbicara di depan publik
sebelum pertemuan tertutup pemerintah dan parlemen.
Banyak
anggota Kongres dari kedua kubu bersimpati dengan pemerintah dan melihat
penting upaya AS mendukung militer Mesir demi menjaga perdamaian dengan
Israel yang telah berlangsung tiga dekade. Hanya saja, ada pula
suara-suara keras menentang terutama Senator Rand Paul yang dikenal
liberal hingga Senator John McCain yang paling kanan dari Partai
Republik, dan juga dari kubu Demokrat seperti Senator Carl Levin. Mereka
menuntut penggunaan undang-undang kudeta.
Masalahnya, hukum itu
bisa diterapkan bila Presiden Barack Obama dan pemerintahannya
memutuskan penggulingan Mursi pada 3 Juli lalu sebagai kudeta. Bila
memilih tidak, lain persoalan.