KAIRO -- Ikhwanul Muslimin memiliki waktu hingga Sabtu (27/7) sore
untuk melakukan rekonsiliasi politik dan bergabung ke pemerintahan.
Ultimatum tersebut diberikan militer Mesir, Kamis (25/7) waktu setempat,
menjelang unjuk rasa pro-militer.
Laporan yang dilansir
Al-Arabiya mengatakan kepala militer
Abdel Fattah al-Sisi mengeluarkan ultimatum untuk semua warga Mesir agar
berdemonstrasi membela pemerintahan sementara. Demonstrasi itu meminta
militer diberi mandat untuk melawan apa yang dia sebut sebagai terorisme
dan kekerasan.
Seorang pejabat senior militer mengatakan, pernyataan tersebut tidak
mencerminkan pandangan militer. Meski pun situs yang memuat pernyataan
terkait dengan militer. "Ultimatum 48 jam adalah undangan politik. Ini
bukan berarti setelah 48 jam kami akan menindak," ujarnya.
Setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi, dibuat peta jalan untuk
transisi politik baru. Pemilihan parlemen akan dilakukan dalam waktu
sekitar enam bulan. Sementara itu, Gedung Putih mendesak militer Mesir
untuk menahan diri dan melakukan yang terbaik untuk mencegah bentrokan
antar demonstran.
"Pemerintah mendesak pasukan keamanan untuk menahan diri maksimum dan hati-hati," kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.
Earnest mengatakan Washington prihatin dengan retorika yang
mengobarkan ketegangan setelah panglima militer Mesir meminta rakyat
turun ke jalan.
