Pemerintah sementara Mesir telah mulai amandemen konstitusi negara itu
ditengah berlanjutnya protes terhadap kudeta militer yang menggulingkan
Presiden Mohamed Mursi.
Presiden Interim Adly Mansour pada Sabtu
menunjuk sebuah panel beranggotan empat profesor dari beberapa
universitas dan enam hakim untuk mengusulkan amandemen konstitusi.
Menurut
kantor berita resmi Mesir, MENA, pada hari Ahad, komite konstitusi
baru ditunjuk mengadakan pembicaraan merancang konstitusi baru di Dewan
Syura, atau majelis tinggi parlemen, demikian laporan
presstv.
Para
anggota komite memiliki waktu 30 hari untuk menyelesaikan tugas mereka.
Kemudian 50 lemabaga, yang mewakili kelompok yang berbeda dalam
masyarakat Mesir, akan meninjau amandemen. Mereka akan mengirimkan
perubahan akhir untuk presiden sementara, sebelum ia menempatkannya ke
referendum.
Kepala Angkatan Bersenjata Mesir, Jenderal Abdel
Fattah al-Sisi, mengatakan pada 3 Juli bahwa Mursi tidak bertugas lagi
di kantor. Sisi juga membekukan konstitusi dan membubarkan parlemen.
Mursi
dan para pendukungnya menginginkan konstitusi Islam untuk bangsa Mesir
tetapi lawan Mursi kekeh menggunakan hukum sekuler.
Pada bulan Desember 2012, sekitar 64 persen pemilih menyetujui konstitusi dalam referendum dua putaran.
Pada
hari Ahad, Ikhwanul Muslimin mengeluarkan pernyataan memberikan rencana
mereka untuk mengakhiri krisis politik di negara Arab berpenduduk
terbesar tersebut. Ikhwanul Muslimin mengatakan solusi terletak pada
pengembalian kembali posisi Mursi seperti semula.
Ikhwanul
juga menyerukan militer untuk "menghormati kehendak rakyat," dengan
kembali "legitimasi konstitusional, dengan konstitusi, presiden dan
parlemen."
Pada hari yang sama, ratusan pendukung perempuan
Mursi melakukan aksi di Departemen Pertahanan Mesir di ibukota Kairo
untuk memprotes pembunuhan tiga wanita di sebuah aksi di kota Mansura,
Delta Nil pada hari Jumat.
Para pengunjuk rasa berhadapan dengan tentara yang menghalangi jalan mereka ke arah kantor kementerian Pertahanan.
